Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Jangan Sampai KPK Jadi Boneka Dewas, Dan Dewas Jadi Boneka Kekuasaan

SENIN, 11 NOVEMBER 2019 | 09:52 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Keberadaan Dewan Pengawasa KPK memang bagus, selain meminimalisir abuse of power dari komisioner KPK, Dewas KPK dapat memberi visi yang terukur.

Namun demikian, Dewas KPK dapat disalahgunakan apabila semua anggotanya merupakan pendukung Presiden Joko Widodo saat pilpres yang lalu.

Ketua Umum Jaringan Intelektual Muda Islam (JIMI) Don Zakiyamani mengatakan, jangan sampai tujuan mencegah abuse of power malah menciptakan abuse of power lainnya. Jangan sampai Dewas KPK menjadi alat kekuasaan, dan melindungi orang-orang berkuasa dari kasus korupsi.


"Jangan pula Dewas KPK menjadi kelompok yang menstir KPK. Siapa yang boleh ditangkap dan siapa yang tidak boleh ditangkap," ujar Don Zakiyamani kepada redaksi, Senin (11/11).

Dewas KPK harusnya mencegah melakukan tindakan tebang pilih bukan malah sebaliknya.

"Kita tidak ingin KPK menjadi 'boneka' Dewas dan Dewas menjadi 'boneka' kekuasaan. Kita tidak ingin Dewas menjadi oligarki baru dalam sistim hukum maupun politik Indonesia," terang Don Zakiyamani.

Dia mengajak mahasiswa mengawal proses pembentukan Dewas KPK. Gerakan mahasiswa tampak sudah kembali kendur, tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Para mafia hukum dan politik akan terus melobi Jokowi agar rekomendasi mereka dijadikan bahan pertimbangan.

Dengan kewenangan yang tinggi, Dewas KPK akan menjadi lembaga rebutan bagi para politisi. Terutama mereka yang sedang berkuasa.

"Meski nantinya anggota Dewas merupakan tokoh kredibel, namun siapa dapat menjamin mereka tidak dijadikan alat kekuasaan untuk menghabisi lawan-lawan politik sekaligus menyelamatkan kawan politik dari jeratan hukum," demikian Don Zakiyamani.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Pabrik Bioetanol Bakal Diperbanyak, Pemerintah Siapkan Revisi Perpres 40

Selasa, 08 September 2026 | 18:19

BUK Migas Harus Lebih Gesit Kejar Investasi dan Lifting

Selasa, 08 September 2026 | 17:57

Menimbang Ulang Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 17:41

Pemerintah Harus Antisipasi Kekeringan dan Gagal Panen akibat El Nino

Selasa, 08 September 2026 | 17:34

Purbaya soal Utang Whoosh Dicicil 80 Tahun: Kita Udah Mati, Santai Aja!

Selasa, 08 September 2026 | 17:23

KPK Panggil Anggota DPRD Hingga Pengurus Golkar Jateng di Kasus Bupati Pemalang

Selasa, 08 September 2026 | 17:14

Masa Jabatan Kapolri: Open Legal Policy atau Celah Subjektivitas?

Selasa, 08 September 2026 | 16:47

Rusia dan Korea Utara Buka Jembatan Darat Pertama di Perbatasan

Selasa, 08 September 2026 | 16:40

RUU Pemilu Jangan Keluar dari Filosofi Dasar Demokrasi

Selasa, 08 September 2026 | 16:34

Purbaya Curhat Suka Duka jadi Menkeu, Berat Badan Sempat Turun 14 Kg

Selasa, 08 September 2026 | 16:31

Selengkapnya