Unjuk Rasa Telan 260 Korban Jiwa, Pemerintah Irak Pertimbangkan Rombak Konstitusi

Pemerintah Irak akhirnya bersedia melakukan dialog pertama untuk membahas amandemen konstitusi yang dituntut habis-habisan oleh para pengunjuk rasa belakangan ini.

Selasa (5/11), komite parlemen yang baru dibentuk pada bulan lalu melakukan pertemuan pertama untuk mengawasi rancangan perubahan konstitusi. Hal ini dilakukan untuk menenangkan aksi unjuk rasa yang telah terjadi selama berminggu-minggu di Irak.

"Komite tersebut diwakili oleh tiga komponen utama Irak dan semua minoritas," ujar pejabat Irak kepada The National. Lebih lanjut, ia menjelaskan, komite tersebut harus menyerahkan laporan perubahan yang direkomendasikan ke Parlemen dalam beberapa bulan mendatang.
Pada akhir Oktober lalu, Parlemen Irak sebenarnya telah membuat beberapa keputusan untuk menenangkan pengunjuk rasa. Yaitu menurunkan gaji Parlemen, membentuk komisi konstitusi, dan membubarkan semua dewan provinsi dan lokal di luar wilayah semi-otonomi Kurdistan.

Pada akhir Oktober lalu, Parlemen Irak sebenarnya telah membuat beberapa keputusan untuk menenangkan pengunjuk rasa. Yaitu menurunkan gaji Parlemen, membentuk komisi konstitusi, dan membubarkan semua dewan provinsi dan lokal di luar wilayah semi-otonomi Kurdistan.

Namun, keputusan tersebut tak memuaskan para pengunjuk rasa. Karena dianggap terlalu sedikit dan terlambat. Mereka bahkan menolak pemilihan umum awal yang diajukan Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi.

Kegeraman pengunjuk rasa juga diperparah dengan adanya laporan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan dan diputusnya akses internet di Baghdad pada Selasa (5/11).

Setidaknya 260 orang tewas dalam unjuk rasa yang berlangsung sejak awal Oktober lalu.