Wamen Mahendra: Diskriminasi Kelapa Sawit Eropa Hambat Perdamaian Di Kolombia

Isu diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa memang meresahkan. Tidak hanya bagi Indonesia, namun juga produsen lain seperti Kolombia dan negara-negara berkembang.

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar bahkan menyebut diskriminasi kelapa sawit ini telah menghambat proses perdamaian antara pemerintah Kolombia dan pemberontak FARC.

"Di sini ada persoalan lain. Jadi kelapa sawit ditanam, diharapkan bisa panen, dijual. Begitu masuk ke Eropa didiskriminasi. Seperti yang saya bilang tadi, mother of the all double standard. Jadi mereka mengharapkan peace, namun di lain pihak di-banned,” ujarnya.

Mahendra menjelaskan, di Kolombia, para pemberontak FARC memiliki sumber pendapatan dari koka dan tanaman narkoba lainnya. Hasil penjualan tersebut kemudian dibelikan senjata.

Tanaman tersebut jelas bertentangan dengan hukum, sehingga FARC memproduksi kelapa sawit. Sementara untuk mengakhiri konflik, pemerintah kemudian memberikan hak atas lahan untuk digunakan memproduksi kelapa sawit oleh mantan pemberontak FARC dalam perjanjian damai 23 Maret 2016.

Dengan adanya kebijakan dari Eropa ini, Mahendra berharap negara berkembang tidak berpaku atau bergantung pada cara pandang pola perdagangan hubungan ekonomi negara maju.

"Yang mesti dilakukan justru sadar bahwa mayoritas 10 besar dari ekonomi dunia adalah negara berkembang. Jadi (kita) bukan hanya produsen, tapi juga konsumen," pungkasnya.