Sugiyanto (kiri) dan Zeng Wei Jian/RMOL
Unggahan akun media sosial anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) berbuntut panjang.
William dilaporkan oleh Koliasi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI, di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/11).
"Bersama ini kami lampirkan beberapa postingan twitter Bapak William Aditya Sarana pada alamat @willsarana sebagai bukti laporan ke BK DPRD DKI Jakarta," kata Ketua Katar Sugiyanto didampingi aktivis Zeng Wei Jian, di Gedung DPRD DKI.
Sugiyanto mengatakan, meskipun tujuan William membuka ke publik soal rancangan KUA-PPAS itu baik, tetapi harus tetap dilakukan dengan cara-cara yang memperhatikan tata krama, etika, moral dan santun.
"Selain mengunggah pada media sosial, William juga menggelar konfrensi pers di Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta untuk mengekspos tuduhan usulan anggaran janggal dan lainnya," ujar SGY sapaan akrab Sugiyanto.
Akibat dipublikasikannya soal KUA-PPAS itu, kata dia, maka menimbulkan persepsi negatif dan kehebohan di publik.
Padahal, sambung Sugiyanto, anggaran itu baru usulan pada KUA-PPAS dan belum final dibahas. Selain itu, juga menimbulkan opini negatif kepada Gubernur DKI Anies Baswedan yang seolah-olah tidak transparan dalam mengontrol usulan anggaran pada KUA-PPAS.
"Sedangkan dapat diketahui dengan jelas dan gamblang bahwa Gubernur Anies Baswedan telah melakukan kontrol dan pengarahan. Bahkan mempertanyakan tentang usulan anggaran yang perlu dan harus dikoreksi dan diperbaiki secara logis dan proposional," jelas SGY.
