Berita

Produk sawit Indonesia akan diterima India tanpa diskriminasi lagi/Net

Bisnis

Imbalan Tak Diskriminasi Sawit, India Minta Indonesia Beli Beras Dan Gula

SENIN, 04 NOVEMBER 2019 | 12:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan India untuk tidak lagi mendiskriminasi sawit dari Indonesia ternyata berujung sebuah imbalan. Pasalnya, setelah berjanji menyetujui persyaratan ekspor kelapa sawit Indonesia, India kemudian meminta agar Indonesia membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar.

Demikian yang disampaian oleh Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat media briefing usai kegiatan hari kedua KTT ASEAN di Bangkok, Minggu sore (3/11), seperti yang dimuat di laman resmi Sekretariat Kabinet.  

Menurut Airlangga, India melalui Perdana Menteri Narendra Modi telah setuju untuk mengimpor kelapa sawit Indonesia, seperti yang dilakukan kepada Malaysia. Modi bahkan setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo.


"Memang saat sekarang tarif kelapa sawit, baik itu untuk Crude Palm Oil (CPO) maupun Refined Bio Blended (RBD) sudah sama. Semula ada perbedaan 5 persen, namun sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, Perdana Menteri Narendra Modi menerima itu sehingga tarif CPO dan RBD itu sama,” kata Airlangga.

Nantinya, CPO dan RBO yang akan dikirimkan ke India menjadi 37,5 persen dan 45 persen, dari sebelumnya 40 persen dan 50 persen. Angka ini berlaku untuk Indonesia dan Malaysia, sehingga tidak ada diskriminasi satu dan lainnya.

Diakui Airlangga, India meminta Indonesia untuk membeli beras dan gula dalam bentuk raw sugar. Perihal ini, pemerintah Indonesia sudah menyatakan akan menerima proposal tersebut secara bertahap.  

“Nanti bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan ke depan dan memang per hari ini trade kita dengan India positif. Kita positif 8 miliar dollar AS (setara Rp 112 triliun, Rp 14.020/dolar AS), tertinggi di 2017 sebesar 10 miliar dollar AS (setara Rp 140 triliun), dan komoditas utamanya adalah batu bara dan kelapa sawit,” pungkas Airlangga.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya