Presiden Amerika Serikat Donald Trump merupakan sosok pemimpin negara yang sangat aktif di platform media sosial Twitter. Dia kerap menyampaikan pengumuman, pandangan, kebijakan dan bahkan serangan akan suatu hal atau objek melalui cuitan di Twitter.
Sebagai orang nomor satu di negeri Paman Sam, apa yang dia tuliskan dalam setiap cuitan Twitter tentu memiliki dampak politik yang tidak bisa diabaikan.
Jelang masa akhir kepemimpinan Trump, sekelompok penulis, yakni Michael D. Shear, Maggie Haberman, Nicholas Confessore, Larry Buchanan dan Keith Collins dalam tulisan berjudul "How Trump Reshaped the Presidency in Over 11,000 Tweets" yang dimuat di New York Times (Sabtu, 2/11), menyoroti cara Trump menggunakan Twitter sebagai alat politik tersendiri.
Dalam tulisan tersebut mereka menjelaskan bahwa sejak hari pelantikannya sebagai presiden pada 20 Januari 2017 lalu hingga 33 bulan setelahnya, Trump telah membuat lebih dari 11 ribu cuitan di Twitter.
The New York Times kemudian melakukan analisa dengan memeriksa penggunaan Twitter oleh Trump sejak menjabat, serta meninjau semua
tweet,
retweet, dan pengikutnya serta mewawancarai hampir 50 pejabat dan mantan pejabat pemerintahan, anggota parlemen, serta eksekutif dan karyawan Twitter saat ini.
Dari total cuitan tersbut, menurut analisis
The New York Times, Trump menjadikan Twitter sebagai alat "pecut" dalam kebijakan dalam negerinya. Dia tidak jarang menggunakan Twitter untuk menuntut tindakan akan suatu hal.
Pasalnya, dalam analisis yang sama ditemukan bahwa Trump membuat 1.159 cuitan berisi desakan untuk bertindak mengenai imigrasi dan tembok perbatasannya serta membuat 521 cuitan mengenai penerapan tarif yang merupakan kebijakan-kebijakan utama pemerintahannya.
Selain sebagai alat politik di dalam negeri, Twitter juga telah bertransformasi menjadi instrumen kebijakan luar negeri bagi Trump. Melalui cuitannya, lebih dari 100 kali sejak menjadi presiden, Trump memuji sejumlah pemimpin di luar negeri dan mengeluh soal sekutu tradisional Amerika Serikat.
Bukan hanya itu, Twitter pun berubah fungsi menjadi kantor personalia pemerintahan Trump secara
de facto. Pasalnya, Trump kerap mengumumkan kepergian puluhan pejabat tinggi di lingkarannya, baik yang mengundurkan diri maupun yang dipecat, melalui cuitan Twitter.
Hal lain yang juga perlu disoroti adalah, lebih dari setengah cuitan yang dibuat Trump semasa menjabat, tepatnya adalah 5.889 cuitan, adalah serangan terhadap sejumlah isu atau tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Di antara tuduhan-tuduhan itu adalah penyelidikan campur tangan Rusia dalam pemilu 2016, Federal Reserve yang tidak tunduk pada keinginannya, kritik akan pemerintahan sebelumnya, kritik akan kepemimpinan Demokrat dan serangan terhadap pejabat yang vokal mengkritiknya,
Tidak seperti presiden modern lainnya, Trump bahkan secara terbuka mengancam bisnis untuk memajukan tujuan politiknya dan membungkam kritik, seringkali dengan pembicaraan tentang intervensi pemerintah. Sebagai contoh, dia pernah menggunakan Twitter untuk mengancam program televisi "Saturday Night Live" dengan penyelidikan oleh Komisi Komunikasi Federal dan menuduh Amazon yang dipimpin oleh Jeff Bezos dan juga pemilik The Washington Post, melenceng dari layanan pos Amerika Serikat.
Para penulis menganalisa bahwa Trump menggunakan Twitter sebagai jaringan siaran dia sendiri untuk realitas politik paralel atau untuk menyuguhkan "fakta alternatif" yang dia gunakan untuk menyebarkan teori konspirasi, informasi palsu, dan konten ekstremis.
Bahkan setelah Turki menginvasi Suriah utara bulan lalu, dia menyusun tanggapannya tidak hanya dalam pertemuan Gedung Putih tetapi juga dalam serangkaian cuitan yang saling bertentangan. Musim panas ini, ia mengumumkan kenaikan tarif barang-barang China senilai 300 miliar dolar AS, dia menggunakan cuitan untuk memperdalam ketegangan antara kedua negara. Dan pada bulan Maret, Trump mengesampingkan lebih dari 50 tahun kebijakan Amerika Serikat dengan membuat cuitan pengakuannya atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. Dia secara terbuka senang dengan reaksi yang dia provokasi.
Trump juga tidak jarang dia menggunakan lebih dari 66 juta pengikutnya di Twitter sebagai responden
polling pribadinya. Dia menawarkan semacam validasi untuk kinerjanya di kantor.
Padahal, menurut analisa yang sama serta survei nasional Pew Research, diketahui bahwa di antara jutaan pengikutnya, hanya kurang dari seperlima di antaranya yang merupakan warga Amerika Serikat Amerika yang memiliki hak pilih. Sehingga tidak tepat jika Twitter dijadilan semacam alat validasi bagi kepemimpinannya.
Pada mulanya, para pembantu utama Trump ingin menahan kebiasaan Trump di Twitter, bahkan mempertimbangkan untuk meminta perusahaan untuk memaksakan penundaan 15 menit pada cuitan Trump. Namun hal itu urung dilakukan. Justru kemudian banyak pejabat pemerintahan dan anggota parlemen merangkul "obsesi" Trump pada Twitter dengan memberikan saran.
"Dia perlu tweet seperti kita perlu makan," kata Kellyanne Conway, penasihat Gedung Putih, dalam sebuah wawancara.
