Berita

Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana/RMOLJabar

Nusantara

Kekurangan 3.000 PNS, Pemkot Bandung Hanya Dapat Jatah 868 Orang Saja

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 10:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Angka Pegawai Negeri Sipil di Kota Bandung tampaknya masih belum seimbang. Terutama antara angka pegawai yang pensiun dengan jumlah CPNS yang akan diterima.

Saat ini, Kota Bandung kekurangan lebih dari 3.000 PNS dari berbagai instansi. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya angka pegawai yang pensiun dengan jumlah penerimaan PNS baru.

Kepala BKPP Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana mengatakan, berdasarkan data yang dihimpunnya, saat ini Kota Bandung memiliki 16.567 PNS. Dari jumlah tersebut, sekitar 50 persen atau sebanyak 8.214 pegawai berada di usia lebih dari 50 tahun.


Sehingga, angka pensiun pegawai pun tergolong tinggi. Angka keluar dan penerimaan PNS tidak seimbang. Sejak 2014 hingga saat ini, rata-rata setiap tahun keluar 1.000 PNS.

"Sejak 2014 hingga saat ini Kota Bandung kehilangan sebanyak 5.000 PNS. Sementara, penerimaan pegawai baru dibuka kembali pada 2018 dengan menjaring hanya sebanyak 800 orang," jelasnya saat ditemui di Balai Kota Bandung, dilansir Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (31/10).

Meski tahun ini Kota Bandung kembali mendapat jatah penerimaan CPNS, namun jumlah kursi yang disediakan tetap tidak sebanding dengan jumlah PNS yang keluar.

"Total jumlah kursi CPNS yang disediakan untuk pendaftaran November mendatang adalah 868 kursi. Jumlah tersebut didominasi oleh formasi untuk tenaga pengajar sebanyak 70 persen dan 15 persen kesehatan. Sisanya adalah untuk tenaga teknis lainnya meliputi tenaga IT," beber Yayan.

Yayan menambahkan, pembukaan pendaftaran CPNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung rencananya diumumkan pada 11 November mendatang.

"Pendaftaran terbuka bagi WNI berusia 18-35 tahun, dan maksimal 40 tahun untuk posisi dokter spesialis," ujarnya.

"Posisi yang ada juga dapat dilamar oleh penyandang disabilitas dan WNI yang berada di luar negeri namun ingin kembali di Indonesia untuk mengabdi bekerja di lingkungan pemerintahan," paparnya.

Bagi mereka yang berminat, harus mempersiapkan sejumlah syarat administrasi pendaftaran. Di antaranya adalah pas foto berlatar merah, KTP, ijazah, dan transkrip nilai. Persyaratan lebih lanjut akan diumumkan pada 11 November.

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Ini Alasan Nusron Wahid Tak Nongol di DPR Usai Anak Buah Dicokok KPK

Rabu, 16 September 2026 | 16:28

Prabowo Sampaikan Duka Cita atas Kecelakaan KM Virgo Transport 8

Rabu, 16 September 2026 | 16:17

Panja RUU Pemilu Dipastikan Dibentuk Tahun Ini

Rabu, 16 September 2026 | 16:15

Perlu Diusut Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi di Muara Baru

Rabu, 16 September 2026 | 16:11

PT 5 Persen Bikin Partai Nonparlemen Makin Berat ke Senayan

Rabu, 16 September 2026 | 16:10

Prabowo Resmikan LRT Kelapa Gading-Manggarai, Danantara Diminta Ikut Bantu

Rabu, 16 September 2026 | 16:09

Bapemperda DPRD DKI Dorong Penguatan Perlindungan Anak di Ruang Digital

Rabu, 16 September 2026 | 16:00

OPM Bunuh Sopir Angkutan Masyarakat, Mobil Dibakar

Rabu, 16 September 2026 | 15:47

Kolaborasi Lintas Lembaga Terus Diperkuat Meski Karhutla Menurun

Rabu, 16 September 2026 | 15:44

KPK Periksa 3 ASN BPK terkait Dugaan Suap Pengubahan Audit Pemkab Muara Enim

Rabu, 16 September 2026 | 15:32

Selengkapnya