Berita

ISIS/Net

Dunia

Banyak Militan ISIS Kabur, Kemenlu Verifikasi WNI

KAMIS, 31 OKTOBER 2019 | 09:19 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Invasi Turki ke Suriah yang menargetkan pasukan YPG Kurdi membuat beberapa tahanan kelompok militan ISIS kabur, termasuk pada  Foreign Terrorist Fighters (FTF).

Sebagai salah satu negara yang melaporkan beberapa warga negaranya menjadi bagian FTF, Indonesia tengah berusaha mencari verifikasi FTF yang kabur dalam invasi Turki ke Suriah untuk dikembalikan ke tanah air.

Demikian diungkapkan oleh Jurubicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah kepada wartawan di kantornya, Jalan Pejambon, Jakarta Pusat, Rabu (30/10).


"Proses verifikasi harus dilakukan. Selama ini kita bekerja sama dengan pihak ketiga yang memberikan akses supaya bisa dikonfirmasi nama-namanya. Juga harus ada koordinasi di bawah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk mengonfirmasi status nasional mereka," ujar Teuku.

Selain berkoordinasi dengan pihak ketiga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Palang Merah Internasional (ICRC), Kemenlu juga berkomunikasi dengan pemerintah Suriah di Damaskus. Namun, Teuku mengaku pihak pemerintah setempat pun tidak memiliki akses yang mudah ke wilayah konflik.

"Kita (Kemenlu) tugasnya melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dan pemerintah setempat. Tapi semua itu juga dikoordinasikan dengan BNPT di bawah Kemenko Polhukam (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan)," ujarnya.

Teuku menuturkan, saat ini bukan hanya Indonesia yang menunggu konfirmasi tersebut, semua negara yang pernah melaporkan warga negaranya menjadi FTF pun tengah melakukan hal yang sama.

Selain Indonesia, beberapa negara termasuk di Asia Tenggara seperti Filipina dan Malaysia juga pernah melaporkan warga negaranya yang pergi tanpa konfirmasi dan diduga bergabung menjadi FTF untuk ISIS.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya