Berita

The New York Times/Net

Dunia

Trump Berhenti Langganan The New York Times Dan The Washington Post

RABU, 30 OKTOBER 2019 | 19:13 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Seluruh lembaga pemerintahan di Amerika Serikat akan berhenti berlangganan surat kabar The New York Times dan Washington Post. Rencana ini merupakan atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"The New York Times, yang merupakan surat kabar palsu - kita bahkan tidak menginginkannya di Gedung Putih lagi. Kita mungkin akan mengakhiri itu dan Washington Post," ujar Trump kepada Fox News, Senin malam (28/10).

Kamis pekan sebelumnya (24/10), hal yang sama juga dinyatakan oleh Sekretaris pers Gedung Putih Stephanie Grisham.


"(Kami) tidak akan memperpanjang langganan di semua lembaga federal untuk menghemat biaya pajak senilai ratusan ribu dolar," kata Stephanie seperti yang dimuat CNN, Rabu (30/10).

Menurut The Wall Street Journal, langkah ini lakukan Trump karena dua surat kabar tersebut kerap memberikan kritik terhadap pemerintah Trump. Khususnya perihal pencalonan Trump di periode yang akan datang.

Trump bahkan mengatakan dua surat kabar tersebut telah memberikan informasi palsu atau hoax.

"Anda melihat New York Times dan melihat jenis pelaporan yang mereka lakukan, itu saja - ternyata semuanya salah," tegas Trump.

Meski dengan alasan penghematan biaya, namun tidak diketahui berapa jumlah surat kabar maupun jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk langganan dua surat kabar ini.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) The New York Times, Meredith Levien menegaskan jika Trump pembaca medianya paling setia.

"Dia (Trump) mungkin pembaca kita paling setia, dan saya pikir orang-orang mengikutinya."

Sementara The Washington Post sendiri menolak untuk berkomentar.

Selain Trump, Presiden John F. Kennedy juga pernah melakukan hal yang sama terhadap New York Herald Tribune. Menurut Kennedy, surat kabar tersebut bias dan Gedung Putih memutuskan berhenti untuk berlangganan. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya