Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Gerindra: Tidak Ada Hal Baru Dari Sri Mulyani, Utang, Utang, Dan Utang

SELASA, 29 OKTOBER 2019 | 03:19 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kritik keras dilontarkan Partai Gerindra kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang berencana mencari utang luar negeri lagi.

Kritik dilayangkan lantaran baru beberapa hari usai dilantik, menteri berpredikat terbaik dunia itu sudah mengumumkan untuk menambah utang dengan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing (valas) atau global bond yang akan ditawarkan kepada para investor asing.

Politisi Gerindra, Heri Gunawan tidak setuju dengan rencana Sri Mulyani menutup defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua valuta asing (dual-currency) berdenominasi dolar AS dan euro.


“Itu masing-masing sebesar 1 miliar dolar AS untuk tenor 30 tahun dan 1 miliar euri untuk tenor 12 tahun, yang berarti akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2031 dan 30 Oktober 2049,” kata Heri mengingatkan, sebagaimana dikicaukan akun Twitter resmi Gerindra, Senin (28/10).

Terlepas dari itungan pembayaran yang panjang, Heri menyesalkan tidak adanya perubahan dari Sri Mulyani sejak periode pertama. Sri Mulyani gagal melakukan terobosan dan hanya bertumpu pada utang luar negeri yang jumlahnya terus membengkak.

“Jadi kita juga dapat menilai bahwa yang dilakukan oleh Sri Mulyani pada periode keduanya ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, tidak ada hal yang baru. Utang, utang, dan utang,” tegasnya.

Anggota DPR itu lantas menduga-duga bahwa kebiasaan Sri Mulyani mencari utangan adalah hal yang membuat namanya bersinar di dunia. Termasuk mendapat banyak penghargaan sebagai menteri terbaik.

“Mendapatkan penghargaan internasional karena ikut memberi andil keuntungan kepada pemberi utang?” tanyanya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya