Berita

Pasukan Amerika Serikat/Net

Dunia

Kembali Kirim Pasukan Ke Suriah, Pengamat: Kebijakan Luar Negeri AS Tak Masuk Akal

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 22:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah menarik mundur pasukannya di Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki, kali ini Amerika Serikat akan menempatkan pasukan tambahan di Suriah bagian timur untuk melindungi ladang minyak.

"AS berkomitmen untuk memperkuat posisi kami, dalam koordinasi dengan mitra-mitra Pasukan Dmeokratik Suriah (SDF) di Suriah timur laut dengan aset miilter tambahan untuk mencegah ladang-ladang minyak itu jatuh kembali ke tangan SIS atau para pelaku destabilisasi lainnya," ujar Pentagon seperti yang dimuat Al Jazeera, Sabtu (26/10).

Keputusan ini tentu mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, sebelumnya AS seakan-akan telah cuci tangan terhadap invasi Turki ke pasukan Kurdi, di mana SDF sendiri dipimpin oleh Kurdi.


Meski demikian, tidak diketahui berapa dan apa kekuatan yang dikirim oleh AS. Namun pada Kamis (24/10), Donald Trump dalam akun sosial medianya menyebut AS tidak akan pernah membiarkan ISIS memiliki minyak tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, seorang ahli Timur Tengah di University of Oklahoma, Joshua Landis mengatakan, pengumuman itu adalah lambang dari kekacauan yang telah terjadi dalam proses kebijakan luar negeri Amerika.

"Ini jatuh bebas dan presiden akan bolak-balik. Ini tidak masuk akal," kata Landis.

"Siapa yang akan melindungi mereka? Kurdi tidak akan ada hubungannya dengan Amerika. Mereka sekarang telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Assad. Semuanya tidak masuk akal," lanjut Landis.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti dari Pusat Penelitian Arab, Marwan Kabalan yang mengatakan bahwa langkah ini mencerminkan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS.

"Kebijakan AS tentang Suriah sangat tidak konsisten, sangat sulit untuk memprediksi apakah Amerika Serikat akan tinggal atau pergi," kata Kabalan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya