Berita

Pasukan Amerika Serikat/Net

Dunia

Kembali Kirim Pasukan Ke Suriah, Pengamat: Kebijakan Luar Negeri AS Tak Masuk Akal

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 22:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah menarik mundur pasukannya di Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki, kali ini Amerika Serikat akan menempatkan pasukan tambahan di Suriah bagian timur untuk melindungi ladang minyak.

"AS berkomitmen untuk memperkuat posisi kami, dalam koordinasi dengan mitra-mitra Pasukan Dmeokratik Suriah (SDF) di Suriah timur laut dengan aset miilter tambahan untuk mencegah ladang-ladang minyak itu jatuh kembali ke tangan SIS atau para pelaku destabilisasi lainnya," ujar Pentagon seperti yang dimuat Al Jazeera, Sabtu (26/10).

Keputusan ini tentu mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, sebelumnya AS seakan-akan telah cuci tangan terhadap invasi Turki ke pasukan Kurdi, di mana SDF sendiri dipimpin oleh Kurdi.


Meski demikian, tidak diketahui berapa dan apa kekuatan yang dikirim oleh AS. Namun pada Kamis (24/10), Donald Trump dalam akun sosial medianya menyebut AS tidak akan pernah membiarkan ISIS memiliki minyak tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, seorang ahli Timur Tengah di University of Oklahoma, Joshua Landis mengatakan, pengumuman itu adalah lambang dari kekacauan yang telah terjadi dalam proses kebijakan luar negeri Amerika.

"Ini jatuh bebas dan presiden akan bolak-balik. Ini tidak masuk akal," kata Landis.

"Siapa yang akan melindungi mereka? Kurdi tidak akan ada hubungannya dengan Amerika. Mereka sekarang telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Assad. Semuanya tidak masuk akal," lanjut Landis.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti dari Pusat Penelitian Arab, Marwan Kabalan yang mengatakan bahwa langkah ini mencerminkan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS.

"Kebijakan AS tentang Suriah sangat tidak konsisten, sangat sulit untuk memprediksi apakah Amerika Serikat akan tinggal atau pergi," kata Kabalan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya