Berita

Pasukan Amerika Serikat/Net

Dunia

Kembali Kirim Pasukan Ke Suriah, Pengamat: Kebijakan Luar Negeri AS Tak Masuk Akal

SABTU, 26 OKTOBER 2019 | 22:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setelah menarik mundur pasukannya di Suriah bagian utara yang berbatasan dengan Turki, kali ini Amerika Serikat akan menempatkan pasukan tambahan di Suriah bagian timur untuk melindungi ladang minyak.

"AS berkomitmen untuk memperkuat posisi kami, dalam koordinasi dengan mitra-mitra Pasukan Dmeokratik Suriah (SDF) di Suriah timur laut dengan aset miilter tambahan untuk mencegah ladang-ladang minyak itu jatuh kembali ke tangan SIS atau para pelaku destabilisasi lainnya," ujar Pentagon seperti yang dimuat Al Jazeera, Sabtu (26/10).

Keputusan ini tentu mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, sebelumnya AS seakan-akan telah cuci tangan terhadap invasi Turki ke pasukan Kurdi, di mana SDF sendiri dipimpin oleh Kurdi.


Meski demikian, tidak diketahui berapa dan apa kekuatan yang dikirim oleh AS. Namun pada Kamis (24/10), Donald Trump dalam akun sosial medianya menyebut AS tidak akan pernah membiarkan ISIS memiliki minyak tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera, seorang ahli Timur Tengah di University of Oklahoma, Joshua Landis mengatakan, pengumuman itu adalah lambang dari kekacauan yang telah terjadi dalam proses kebijakan luar negeri Amerika.

"Ini jatuh bebas dan presiden akan bolak-balik. Ini tidak masuk akal," kata Landis.

"Siapa yang akan melindungi mereka? Kurdi tidak akan ada hubungannya dengan Amerika. Mereka sekarang telah membuat kesepakatan dengan pemerintah Assad. Semuanya tidak masuk akal," lanjut Landis.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh peneliti dari Pusat Penelitian Arab, Marwan Kabalan yang mengatakan bahwa langkah ini mencerminkan kontradiksi dalam kebijakan luar negeri AS.

"Kebijakan AS tentang Suriah sangat tidak konsisten, sangat sulit untuk memprediksi apakah Amerika Serikat akan tinggal atau pergi," kata Kabalan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya