Berita

Protes anti Jepaang di Korea Selatan/Net

Dunia

Imbas Perang Dagang, Kini Jepang Diskriminasi Bayi Korea

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 09:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan Jepang dan dua Korea tampaknya tidak akan pernah habis. Sejarah kelam yang pernah dialami Korea di masa penjajahan Jepang terus menjadi bayang-bayang hitam di antara hubungan negara-negara di Asia Timur ini sekarang.  

Perang dagang yang dipicu oleh perbedaan persepsi sejarah antara Jepang dan Korea Selatan beberapa bulan lalu juga belum berhenti. Kali ini pemerintah Jepang diketahui telah membuat keputusan yang membuat warga Korea geram.

Dari keterangan tertulis yang didapatkan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/10), Korea Asia Pacific Exchange menyatakan, pemerintah Jepang telah melakukan diskriminasi terhadap bayi Korea di Jepang. Sebelumnya pemerintah Jepang mengesampingkan pelajar Korea dari daftar bantuan sekolah menengah.


Diskriminasi yang dilakukan pemerintah Jepang kali ini yakni memberlakukan kibjakan bayi Korea di Jepang tidak boleh menerima bantuan pemerintah. Padahal, bayi-bayi tersebut adalah keturunan orang Korea yang terpaksa pindah ke Jepang karena kerja paksa dan wajib militer di bawah pemerintahan kolonial Jepang.

Korea Asia Pacific Exchange mengungkapkan, tindakan pemerintah Jepang ini telah bertentangan dengan hukum, baik hukum Jepang maupun hukum internasional. Oleh karenanya, saat ini organisasi tersebut dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya tengah mengambil langkah termasuk banding hingga demonstrasi.

Organisasi ini juga mengajak publik internasional untuk ikut memperjuangkan hak warga Korea, terutama bayi di Jepang.


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya