Berita

Protes anti Jepaang di Korea Selatan/Net

Dunia

Imbas Perang Dagang, Kini Jepang Diskriminasi Bayi Korea

KAMIS, 24 OKTOBER 2019 | 09:56 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perselisihan Jepang dan dua Korea tampaknya tidak akan pernah habis. Sejarah kelam yang pernah dialami Korea di masa penjajahan Jepang terus menjadi bayang-bayang hitam di antara hubungan negara-negara di Asia Timur ini sekarang.  

Perang dagang yang dipicu oleh perbedaan persepsi sejarah antara Jepang dan Korea Selatan beberapa bulan lalu juga belum berhenti. Kali ini pemerintah Jepang diketahui telah membuat keputusan yang membuat warga Korea geram.

Dari keterangan tertulis yang didapatkan oleh Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/10), Korea Asia Pacific Exchange menyatakan, pemerintah Jepang telah melakukan diskriminasi terhadap bayi Korea di Jepang. Sebelumnya pemerintah Jepang mengesampingkan pelajar Korea dari daftar bantuan sekolah menengah.


Diskriminasi yang dilakukan pemerintah Jepang kali ini yakni memberlakukan kibjakan bayi Korea di Jepang tidak boleh menerima bantuan pemerintah. Padahal, bayi-bayi tersebut adalah keturunan orang Korea yang terpaksa pindah ke Jepang karena kerja paksa dan wajib militer di bawah pemerintahan kolonial Jepang.

Korea Asia Pacific Exchange mengungkapkan, tindakan pemerintah Jepang ini telah bertentangan dengan hukum, baik hukum Jepang maupun hukum internasional. Oleh karenanya, saat ini organisasi tersebut dan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya tengah mengambil langkah termasuk banding hingga demonstrasi.

Organisasi ini juga mengajak publik internasional untuk ikut memperjuangkan hak warga Korea, terutama bayi di Jepang.


Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya