Berita

Presiden Chile, Sebastian Pinera/Net

Dunia

Akui Lalai Jalankan Pemerintahan, Presiden Chile Kurangi Tunjangan Parlemen Hingga Naikan Upah Minimal

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 16:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Chile, Sebastian Pinera melakukan sejumlah putusan penting demi memperbaiki kondisi negaranya yang dilanda kerusuhan. Pinera mengatakan Chile sedang berperang melawan "musuh yang kejam", merujuk pada tuntutan warga.

Prensa Latina
melaporkan, Rabu (23/10), Pinera bersikeras menggambarkan demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan di Chile ini sebagai tindakan kekerasan, kejahatan, perusakan, dan penghancuran yang serius.

Pinera justru membenarkan aksi pihak berwenang yang menggunakan gas air mata hingga senjata untuk menghentikan unjuk rasa karena sesuai dengan konstitusi guna melindungi warga.


Meski demikian, Pinera mengakui saat ini Chile sedang diterpa masalah serius dan ia mengaku telah lalai. "Saya meminta maaf atas kurangnya perhatian ini," ujarnya.

Alih-alih mencabut status keadaan darurat dan jam malam yang dalam beberapa waktu terakhir diberlakukan di sejumlah daerah, Pinera justru mengumumkan beberapa hasil pertemuan yang ia lakukan dengan beberapa pemimpin partai politik.

Hasil pertemuan tersebut disepakati untuk mempromosikan agenda sosial yang telah diperbarui. Di antaranya menaikkan pensiun sebesar 20 persen, meningkatkan gaji pegawai negeri, pengurangan tunjangan anggota parlemen, dan memberlakukan upah minimal sebesar 480 dolar AS atau setara dengan Rp 6,7 juta (Rp 14.038/dolar AS).

Sementara kenaikan tarif angkutan, khususnya metro, telah berlaku sejak 6 Oktober lalu.

Pada Sabtu (19/10), Pinera memberlakukan keadaan darurat nasional setelah sistem metro secara keseluruhan ditutup akibat unjuk rasa.

Di beberapa stasiun, pengunjuk rasa membakar barang-barang, menjarah toko, membakar bus, menghancurkan pintu masuk stasiun pada Jumat sore (18/10).

Hingga kini, pihak berwenang di Chile mengkonfirmasi sebanyak 15 orang tewas, ratusan orang terkena luka tembak, dan ribuan orang ditangkap.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

UPDATE

DPR Tak Setuju Skema War Tiket Haji Meski Masih Wacana

Minggu, 12 April 2026 | 14:01

PM Carney Tegas Akhiri Ketergantungan Militer Kanada pada AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:52

Pemerintah Tak Perlu Reaktif Respons Usulan JK

Minggu, 12 April 2026 | 13:40

Pembicaraan Damai di Pakistan Gagal Capai Kesepakatan, GREAT Institute: Buah dari Inkonsistensi AS

Minggu, 12 April 2026 | 13:34

Pengawasan Kasus Hukum oleh DPR Bukan Intervensi

Minggu, 12 April 2026 | 13:11

Negosiasi 21 Jam Gagal, Iran Sebut Tuntutan AS Tak Masuk Akal

Minggu, 12 April 2026 | 13:08

Perundingan Damai Iran dan AS Berakhir Tanpa Hasil

Minggu, 12 April 2026 | 12:26

Hasan Nasbi Sebut Pernyataan Saiful Mujani Ajakan Jatuhkan Pemerintah

Minggu, 12 April 2026 | 12:23

Prabowo Harus Singkirkan Menteri Titipan Era Jokowi

Minggu, 12 April 2026 | 12:15

Seluruh Elemen Pemerintahan Jangan Menunda Kepindahan ke IKN

Minggu, 12 April 2026 | 12:01

Selengkapnya