Berita

Presiden Chile, Sebastian Pinera/Net

Dunia

Akui Lalai Jalankan Pemerintahan, Presiden Chile Kurangi Tunjangan Parlemen Hingga Naikan Upah Minimal

RABU, 23 OKTOBER 2019 | 16:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Chile, Sebastian Pinera melakukan sejumlah putusan penting demi memperbaiki kondisi negaranya yang dilanda kerusuhan. Pinera mengatakan Chile sedang berperang melawan "musuh yang kejam", merujuk pada tuntutan warga.

Prensa Latina
melaporkan, Rabu (23/10), Pinera bersikeras menggambarkan demonstrasi yang dipicu oleh kenaikan tarif angkutan di Chile ini sebagai tindakan kekerasan, kejahatan, perusakan, dan penghancuran yang serius.

Pinera justru membenarkan aksi pihak berwenang yang menggunakan gas air mata hingga senjata untuk menghentikan unjuk rasa karena sesuai dengan konstitusi guna melindungi warga.


Meski demikian, Pinera mengakui saat ini Chile sedang diterpa masalah serius dan ia mengaku telah lalai. "Saya meminta maaf atas kurangnya perhatian ini," ujarnya.

Alih-alih mencabut status keadaan darurat dan jam malam yang dalam beberapa waktu terakhir diberlakukan di sejumlah daerah, Pinera justru mengumumkan beberapa hasil pertemuan yang ia lakukan dengan beberapa pemimpin partai politik.

Hasil pertemuan tersebut disepakati untuk mempromosikan agenda sosial yang telah diperbarui. Di antaranya menaikkan pensiun sebesar 20 persen, meningkatkan gaji pegawai negeri, pengurangan tunjangan anggota parlemen, dan memberlakukan upah minimal sebesar 480 dolar AS atau setara dengan Rp 6,7 juta (Rp 14.038/dolar AS).

Sementara kenaikan tarif angkutan, khususnya metro, telah berlaku sejak 6 Oktober lalu.

Pada Sabtu (19/10), Pinera memberlakukan keadaan darurat nasional setelah sistem metro secara keseluruhan ditutup akibat unjuk rasa.

Di beberapa stasiun, pengunjuk rasa membakar barang-barang, menjarah toko, membakar bus, menghancurkan pintu masuk stasiun pada Jumat sore (18/10).

Hingga kini, pihak berwenang di Chile mengkonfirmasi sebanyak 15 orang tewas, ratusan orang terkena luka tembak, dan ribuan orang ditangkap.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya