Posisi apa yang akan diberikan Presiden Joko Widodo kepada Luhut Binsar Panjaitan, yang selama ini terkesan begitu berpengaruh di lingkaran satu Istana.
Ini salah satu pertanyaan yang muncul ke permukaan di tengah upaya Jokowi menyusun kabinet untuk mencapai mimpi-mimpinya.
Selama ini Luhut terlihat memiliki peran yang luar biasa di lingkaran satu Jokowi. Sebagai Menko Maritim, Luhut kerap mengerjakan hal-hal lain yang berada di luar tupoksi jabatannya.
Informasi yang berkembang di lapangan mengatakan, kalangan koalisi belakangan ini semakin gerah dengan berbagai manuver Luhut.
Mereka paham di balik kesan berkuasa yang diperlihatkan, sebetulnya ada beberapa catatan penting mengenai kinerja Luhut selama ini.
Misalnya, selama tiga tahun menduduki posisi Menko Kemaritiman, Luhut gagal mempertahankan dwelling time yang oleh Menko Kemaritiman sebelumnya (2015-2016) telah diturunkan dari 7 hari menjadi 3,2 hari. Pada masa Luhut ini (2017-2019), dwelling time menjadi 4 hari.
Menurut Bank Dunia waktu clearance pelabuhan di Indonesia masih sangat lama, mencapai 7 hari. Waktu clearance ini jauh lebih lama dari waktu clearance rata-rata di Asia Pasifik yang hanya 2,6 hari, maupun waktu clearance rata-rata negara berpendapatan menengah ke bawah yang hanya 3,6 hari.
Indeks performa logistik (LPI) dan indeks konektivitas maritim Indonesia masih tertinggal jauh dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Tol Laut yang menjadi program andalan Jokowi dalam periode sebelumnya pun diakui Luhut tidak mencapai tujuan sebab disparitas harga barang antar wilayah masih besar.
Catatan lain tentang Luhut terkait konflik kepentingan yang terlalu terang benderang mengingat dirinya adalah seorang pengusaha.
Dia sempat disoroti karena Pertamina berkantor di gedung miliknya, Sopo Del di kawasan Mega Kuningan. Luhut juga dikhawatirkan menggunakan berbagai informasi yang didapatnya sebagai menteri untuk kepentingan kerajaan bisnisnya.
Kedekatan Luhut dengan Republik Rakyat China (RRC) yang dikuasai Partai Komunis China (PKC) juga menjadi catatan tersendiri.
Baru-baru ini, misalnya, Luhut menyampaikan komentar agar China diundang masuk untuk membenahi sistem IT BPJS Kesehatan. Banyak kalangan yang memprotes karena itu berarti menyerahkan data seratusan juta peserta BPJS untuk digarap asuransi China.
Selain itu Luhut, melalui stafnya di Kemenko, dikabarkan berusaha mengembalikan nama Laut Natuna Utara kembali menjadi Laut China Selatan, dengan alasan diprotes oleh China.
Luhut juga disebutkan menyetujui agar sebagian kawasan Laut Natuna dijadikan zona bebas agar kapal-kapal penangkap ikan dari China dapat menangkap ikan.
