Berita

Presiden Joko Widodo/RMOL

Politik

Presiden Jokowi Harus Junjung Keadilan Tanpa Pandang Bulu

SENIN, 21 OKTOBER 2019 | 15:07 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Presiden Joko Widodo diharapkan bisa menciptakan keadilan di kepemimpinan periode keduanya.

Menurut pemerhati sosial dari Generasi Optimis (GO) Indonesia, Dhimas Anugrah, pemerintah dan seluruh stakeholder penegak hukum harus menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

"Karena itu pemerintah perlu tegas menjunjung supremasi keadilan. Bukan sekadar supremasi hukum, tapi supremasi keadilan. Karena tujuan adanya kesepakatan hukum adalah terciptanya keadilan di antara masyarakat," ujar Dhimas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).


Dhimas menambahkan, Jokowi harus mewujudkan keadilan di sektor pembangunan.

"Jaminan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi itu bagian dari pelaksanaan keadilan. Keadilan juga terwujud melalui pemerataan pembangunan," imbuhnya.

Dhimas kemudian menyinggung beberapa tokoh yang dipanggil Jokowi ke Istana Negara untuk menerima mandat sebagai menteri di Kabinet Kerja jilid II. Dia berharap, para tokoh yang dipanggil dapat memenuhi panggilan tersebut.

Tak hanya itu, dia juga berpesan jika para pejabat tersebut menjadi menteri maka harus amanah.

"Panggilan menjadi pejabat pemerintah ini panggilan yang mulia, jadi saya harap semua pejabat di bawah pemerintahan Pak Jokowi tidak mencemari panggilan ini dengan korupsi atau penyalahgunaan jabatan," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya