Nama-nama menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo KH Maruf Amin diprediksi akan didominasi sosok dari kalangan partai dengan kualitas yang belum teruji.
Demikian disampaikan oleh peniliti LIPI Prof. Hermawan Sulistyo kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).
Pria yang akrab disapa Bang Kikie tersebut menyampaikan, orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian di Indonesia tidak akan mau berkarya di Indonesia lantaran tidak ada jaminan untuk berkembang.
“Secara umum kuantitas republik ini memang ada 200 juta lebih penduduknya, tapi yang punya kemampuan prima untuk memimpin manajemennya itu enggak banyak. Orang-orang seperti itu biasanya justru enggak mau karena sudah nyaman bekerja sebagai profesional di luar negeri," ucapnya.
Hal itu sama dengan keluarganya yang memilih tinggal di luar negeri. Keluarganya yang merupakan salah satu pendiri bitcoin ini mengaku bingung untuk kembali ke Tanah Air lantaran bidang yang digelutinya belum mampu diserap pemerintah Indonesia.
Ia pun tak ingin peristiwa yang dialami Wakil Menteri SDA, Arcandra Tahar yang dipergunjingkan masyarakat Indonesia saat ditarik kembali ke Tanah Air oleh pemerintah.
“Anak saya ditawari jadi WNA Singapura yang sangat menggiurkan karena dia ahli
krypto security bitcoin, yang bikin dia,†jelasnya.
Menurutnya, orang dengan kemampuan dan keahlian prima lebih memilih bekerja di luar negeri lantaran mendapatkan ruang dan perhatian besar dari pemerintah dibandingkan Indonesia.
Melihat kondisi saat ini, ia tak yakin Presiden Jokowi bakal menarik orang-orang kompeten di luar negeri untuk mengabdi kepada negara dengan dijadikan menteri atau pejabat lain di pemerintahan.
"Orang-orang terbaik itu pada enggak mau (kembali ke Tanah Air) dan saya tidak yakin Jokowi akan nguber orang-prang dengan kemampuan seperti itu,†katanya.
Terlebih, kata dia, persoalan menteri juga menjadi perebutan pihak-pihak yang berada di dalam negeri. Hal ini akan makin menyulitkan Jokowi mendapatkan sosok bawahan yang mumpuni.
"Mengakomodasi kepentingan politik di dalam negeri itu jauh lebih tinggi karena tiap hari orang bilang, 'saya mau jadi menteri, saya pengen jadi menteri'. Lalu di belakangnya ada
backup politisi dan dia (Jokowi) harus mengakomodir itu karana dia tidak punya keberanian untuk menolak orang-orang seperti ini,†tutupnya.
