Berita

Presiden Jokowi dan Wapres Maruf Amin/Net

Politik

Pakar: Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin Akan Lebih Berat

MINGGU, 20 OKTOBER 2019 | 20:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan KH. Maruf Amin 2019-2024 diprediksi akan lebih berat dibandingkan periode sebelumnya.

Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Prof. Hermawan Sulistyo mengatakan, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut salah satunya problem lingkungan domestik dan internasional.

Menurutnya, Jokowi akan mengalami problem domestik dan internasional dalam lima tahun ke depan sehingga akan kritis dan sulit untuk dikendalikan.


“Lingkungan domestik maupun internasional tidak kondusif, sosial division pembelahan sosial sekarang ini sudah pada titik kritis atau lampu kuning setengah merah,” jelas Hermawan Sulistyo kepada Kantor Berita Politik RMOL saat ditemui di kediamannya Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Minggu (20/9).

Dia memberikan gambaran mengenai kondisi domestik di Papua. Saat ini Jokowi berupaya untuk membangun infrastruktur untuk mengatasi permasalahan di Papua. Namun, terkendala dengan adanya kondisi masyarakat yang belum dapat menerima adanya budaya baru lantaran telah lama mengalami kondisi budaya leluhur.

“Tidak mungkin dia masuk ke Papua, membangun infrastruktur, membangun masyarakatnya yang berada dalam kondisi seribu tahun jarak peradaban dengan cara-cara sebelumnya." tuturnya.

"Selama ini yang dilakukan semua orang ke sana ada proses falsifikasi, ada proses seperti ini, kita lebih berbudaya mengajari orang-orang yang tidak berbudaya, jadi ini problem paling berat di Papua,” lanjutnya.

Hal berbeda terjadi di Pulau Jawa, lanjut Hermawan, Jokowi bukan dari kalangan santri sehingga dia butuh back up dari Kiai Maruf.

"Tetapi dia tidak punya keberanian untuk menghadapi fagot-fagot agama seperti itu menghadapi risikonya terlalu lunak harus lebih berani,” tambahnya.

Jokowi juga dinilai belum mampu mengatasi isu talibanisasi yang ada di KPK yang berdampak pada Wiranto yang menjadi korban penusukan.

“Isu talibanisasi di KPK aja dia enggak straight, dampak-dampak dari pembubaran HTI itu tidak dengan tegas dia libas. Akhirnya kita tahu problem internal di dalam negeri,” pungkasnya.


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya