Berita

Munadi Saleh/Net

Politik

Nyalon Bupati Sukabumi Minimal Harus Punya Uang Rp 10 Miliar

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 15:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bukan menjadi rahasia lagi kontestasi politik membutuhkan biaya yang tinggi. Menjelang Pilkada 2020, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sukabumi disebut harus memiliki kocek sedikitnya Rp 10 miliar.

Mahalnya biaya Pilkada terjadi lantaran pesta demokrasi ini dilakukan secara langsung dan berimbas pada biaya yang cukup besar.

"Untuk Kabupaten Sukabumi tidak kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan bisa lebih. Sebab menghitung biaya yang dibutuhkan," ujar pengamat politik Munandi Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/10).


Biaya besar tersebut untuk berbagai bentuk sosialisasi. Mulai dari pencetakan baliho, atribut, kaos, flyer, dan lainnnya.

"Jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi sekitar 1,8 juta. Ditambah ada 47 Kecamatan dan 386 Desa," ucapnya.

Untuk biaya saksi saja cukup besar. Jika satu orang dianggarkan Rp 100 ribu, maka anggarannya mencapai ratusan juta. Mengacu pada Pilgub lalu, jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi mencapai 4018, memerlukan anggaran sebesar Rp 401.800.000.

"Kabupaten Sukabumi jarak antar TPS-nya cukup jauh. Bisa lebih besar anggarannya," ungkapnya.

Hal itu belum ditambah biaya kampanye. Oleh karenanya memerlukan cost yang besar untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sukabumi.

"Pantas memerlukan biaya besar. Calon harus mempersiapkan anggaran miliaran," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya