Berita

Munadi Saleh/Net

Politik

Nyalon Bupati Sukabumi Minimal Harus Punya Uang Rp 10 Miliar

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 15:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Bukan menjadi rahasia lagi kontestasi politik membutuhkan biaya yang tinggi. Menjelang Pilkada 2020, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati Sukabumi disebut harus memiliki kocek sedikitnya Rp 10 miliar.

Mahalnya biaya Pilkada terjadi lantaran pesta demokrasi ini dilakukan secara langsung dan berimbas pada biaya yang cukup besar.

"Untuk Kabupaten Sukabumi tidak kurang dari Rp 10 miliar. Bahkan bisa lebih. Sebab menghitung biaya yang dibutuhkan," ujar pengamat politik Munandi Saleh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/10).


Biaya besar tersebut untuk berbagai bentuk sosialisasi. Mulai dari pencetakan baliho, atribut, kaos, flyer, dan lainnnya.

"Jumlah pemilih di Kabupaten Sukabumi sekitar 1,8 juta. Ditambah ada 47 Kecamatan dan 386 Desa," ucapnya.

Untuk biaya saksi saja cukup besar. Jika satu orang dianggarkan Rp 100 ribu, maka anggarannya mencapai ratusan juta. Mengacu pada Pilgub lalu, jumlah TPS di Kabupaten Sukabumi mencapai 4018, memerlukan anggaran sebesar Rp 401.800.000.

"Kabupaten Sukabumi jarak antar TPS-nya cukup jauh. Bisa lebih besar anggarannya," ungkapnya.

Hal itu belum ditambah biaya kampanye. Oleh karenanya memerlukan cost yang besar untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Sukabumi.

"Pantas memerlukan biaya besar. Calon harus mempersiapkan anggaran miliaran," pungkasnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya