Berita

Pemerintah Ekuador berlakukan jam malam di ibukota baru/Net

Dunia

Pindahkan Pemerintahan Ke Kota Pesisir, Presiden Ekuador Aktifkan Jam Malam

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selasa (8/10), Presiden Ekuador Lenin Moreno mengeluarkan dekrit pemberlakuan jam malam di sekitar gedung-gedung pemerintahan. Langkah ini dilakukan setelah Moreno mengumumkan akan memindahkan pemerintahan ke kota pesisir, Guayaquil.

Dimuat Reuters, jam malam akan berlaku dari pukul 8 malam hingga 5 pagi selama Keadaan Darurat Nasional masih diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah ribuan demonstran membanjiri ibukota Quito dan menerobos masuk Majelis Nasional, Selasa sore (8/10).

Sementara itu, di beberapa titik lain di ibukota, pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Mengenakan topeng dan memegang tongkat, para pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah keamanan. Tindakan ini direspons pasukan keamanan dengan menembakkan gas air mata. Menurut pihak berwenang, bentrokan tersebut membuat 19 warga sipil dan 43 polisi terluka.


Sejak unjuk rasa pada Kamis (3/10), sekitar 680 orang ditangkap. Termasuk seorang legislator yang dahulu mendukung Moreno, Rafael Correa. Moreno menuduh Correa telah bekerja sama dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengkudeta dirinya.

Hal ini didukung oleh pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang juga menuduh Maduro membiayai protes di Ekuador.  

Di sisi lain, pemerintah Ekuador mengaku tengah mencari mediasi dari PBB atau Gereja Katolik Roma. Demi terciptanya perdamaian di negara mereka.

"Kami mendorong dialog sebagai cara yang diperlukan untuk menemukan tujuan bersama, yang mengutamakan kepentingan nasional dan perdamaian sosial," kata Moreno.

Diketahui, protes yang sudah berlangsung sepekan ini dipicu oleh pemotongan subsidi BBM sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi. Setelah pemerintahan Moreno berutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 4,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 59,5 triliun (kurs: Rp 14.175/dolar AS).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya