Berita

Pemerintah Ekuador berlakukan jam malam di ibukota baru/Net

Dunia

Pindahkan Pemerintahan Ke Kota Pesisir, Presiden Ekuador Aktifkan Jam Malam

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 12:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Selasa (8/10), Presiden Ekuador Lenin Moreno mengeluarkan dekrit pemberlakuan jam malam di sekitar gedung-gedung pemerintahan. Langkah ini dilakukan setelah Moreno mengumumkan akan memindahkan pemerintahan ke kota pesisir, Guayaquil.

Dimuat Reuters, jam malam akan berlaku dari pukul 8 malam hingga 5 pagi selama Keadaan Darurat Nasional masih diberlakukan. Keputusan ini diambil setelah ribuan demonstran membanjiri ibukota Quito dan menerobos masuk Majelis Nasional, Selasa sore (8/10).

Sementara itu, di beberapa titik lain di ibukota, pengunjuk rasa terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Mengenakan topeng dan memegang tongkat, para pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah keamanan. Tindakan ini direspons pasukan keamanan dengan menembakkan gas air mata. Menurut pihak berwenang, bentrokan tersebut membuat 19 warga sipil dan 43 polisi terluka.


Sejak unjuk rasa pada Kamis (3/10), sekitar 680 orang ditangkap. Termasuk seorang legislator yang dahulu mendukung Moreno, Rafael Correa. Moreno menuduh Correa telah bekerja sama dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro untuk mengkudeta dirinya.

Hal ini didukung oleh pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, yang juga menuduh Maduro membiayai protes di Ekuador.  

Di sisi lain, pemerintah Ekuador mengaku tengah mencari mediasi dari PBB atau Gereja Katolik Roma. Demi terciptanya perdamaian di negara mereka.

"Kami mendorong dialog sebagai cara yang diperlukan untuk menemukan tujuan bersama, yang mengutamakan kepentingan nasional dan perdamaian sosial," kata Moreno.

Diketahui, protes yang sudah berlangsung sepekan ini dipicu oleh pemotongan subsidi BBM sebagai bagian dari paket reformasi ekonomi. Setelah pemerintahan Moreno berutang kepada Dana Moneter Internasional (IMF) senilai 4,2 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 59,5 triliun (kurs: Rp 14.175/dolar AS).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya