Usulan Anggaran 2020 Berpolemik, Sekda DKI: Kegiatan Jakarta Banyak, Sulit Mengecek Satu Persatu

Ada beberapa usulan anggaran yang tercantum dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020 yang menuai beragam pertanyaan dari publik.

Beberapa di antaranya soal kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Anies Baswedan dari Rp 19 miliar menjadi Rp 26,5 miliar. Kemudian renovasi rumah dinas Gubernur DKI senilai Rp 2,422 miliar dan anggaran pengadaan lisensi perangkat lunak (software) dan antivirus yang mencapai Rp 12 miliar.

Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah menyebut lolosnya usulan anggaran kontroversial itu lantaran Gubernur Anies Baswedan tak mengetahui detail anggaran yang diusulkan sebelumnya.

"(Usulan) ditandatangani Gubernur dong," kata Saefullah dalam keterangannya, Selasa (8/10).

Menurutnya, Pemprov DKI memiliki banyak program dan kegiatan, sehingga sulit bagi gubernur mencermati seluruh anggaran secara detail.

"Kegiatan kita itu jumlahnya ribuan per tahun. Satuan anggarannya mencapai puluhan ribu. Kan orang enggak bisa tahu satu per satu besaran anggaran itu," jelasnya.

Saefullah menegaskan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lah yang melakukan pembahasan dan pengagajuan anggaran. Rancangan tersebut pun masih bersifat sementara dan bisa diubah.

"Besaran anggaran di situ kan bukan sesuatu yang mengikat karena masih dibahas," pungkasnya.