Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Dahnil: Penelitian Oxford, Pasukan Buzzer Cenderung Menyerang Oposisi Kritis

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 02:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dugaan adanya pendengung alias buzzer berbayar memang sulit dibuktikan. Sebab, kehadiran mereka layaknya barang-barang yang dijual di pasar gelap.

Begitu ungkap Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Siapa yang Bermain Buzzer?” yang disiarkan TV One, Selasa (8/10).

“Kita hanya bisa menilai itu dari polanya,” terang Dahnil


Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu kemudian menukil penelitian dari Universitas Oxford berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.

Berdasarkan penelitian tersebut tergambar bahwa 71 persen dari perilaku para buzzer menyebarkan hal-hal yang pro pemerintah dan partai politik.

Sementara 89 persen lebih melakukan propaganda untuk menyerang politisi oposisi yang kritis. Setidaknya ada sejumlah isu yang wajib disamarkan para buzzer tersebut. Di antaranya menyamarkan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia.

Kemudian mendiskreditkan politisi oposisi yang sedang mengkritik pemerintah. Mereka juga menenggalamkan perbedaan pendapat. Tren ini, kata Dahnil, terjadi di 70 negara yang diteliti, termasuk Indonesia.

“Kill the messenger, pembawa pesan harus dimatikan. Disamarkan dan disebut hoax, radikal, pro HTI,” urainya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya