Berita

Dahnil Anzar Simanjuntak/Net

Politik

Dahnil: Penelitian Oxford, Pasukan Buzzer Cenderung Menyerang Oposisi Kritis

RABU, 09 OKTOBER 2019 | 02:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dugaan adanya pendengung alias buzzer berbayar memang sulit dibuktikan. Sebab, kehadiran mereka layaknya barang-barang yang dijual di pasar gelap.

Begitu ungkap Jurubicara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, Dahni Anzar Simanjuntak dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) bertajuk “Siapa yang Bermain Buzzer?” yang disiarkan TV One, Selasa (8/10).

“Kita hanya bisa menilai itu dari polanya,” terang Dahnil


Mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu kemudian menukil penelitian dari Universitas Oxford berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation” yang digarap oleh Samantha Bradshaw dan Philip N. Howard.

Berdasarkan penelitian tersebut tergambar bahwa 71 persen dari perilaku para buzzer menyebarkan hal-hal yang pro pemerintah dan partai politik.

Sementara 89 persen lebih melakukan propaganda untuk menyerang politisi oposisi yang kritis. Setidaknya ada sejumlah isu yang wajib disamarkan para buzzer tersebut. Di antaranya menyamarkan isu-isu sensitif seperti hak asasi manusia.

Kemudian mendiskreditkan politisi oposisi yang sedang mengkritik pemerintah. Mereka juga menenggalamkan perbedaan pendapat. Tren ini, kata Dahnil, terjadi di 70 negara yang diteliti, termasuk Indonesia.

“Kill the messenger, pembawa pesan harus dimatikan. Disamarkan dan disebut hoax, radikal, pro HTI,” urainya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya