Berita

Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

4 Pos Kementerian Untuk Gerindra Dari Rekonsiliasi MRT? Ini Kata Dasco

SELASA, 08 OKTOBER 2019 | 17:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kemenko Polhukan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM disebut-sebut empat pos kementerian yang diincar Partai Gerindra.

Empat pos kementerian itu pernah dikomunikasikan oleh pihak Gerindra dengan pemerintah. Hanya saja, Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo yang memiliki hak perogratif soal kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membenarkan partainya pernah membicarakan hal itu dengan pihak pemerintah. Tapi yang disampaikan adalah terkait konsep, bukan langsung pos kementerian tertentu.


Menurut wakil ketua DPR ini, pembahasan tersebut terjadi ketika rekonsiliasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Jokowi di Stasiun MRT beberapa bulan lalu. 

"Saya klarifikasi bahwa memang ada komunikasi antara pihak pemerintah dengan Gerindra waktu rekonsiliasi dan pasca rekonsiliasi. Disampaikan bahwa Gerindra itu lebih mengedepankan memberikan konsep-konsep tentang ketahanan pangan, ketahanan energi dan lain-lain kepada pemerintah," kata Dasco di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/10).

Dia enggan menjelaskan secara spesifik soal konsep yang menjurus kepada kementerian tertentu itu. Menurutnya, jika konsep tersebut diakomodir Presiden, pihaknya akan siap mengisi pos tersbut.

"Kalau diterima kan kita baru tahu bidang-bidang apa yang menjadi prioritas, dan setelah bidang-bidang itu disetujui dari konsep yang mana, baru nanti kita bicara orang," kata Dasco.

"Jadi enggak betul kalau kita sudah bicara langsung orang atau bidang-bidang, karena sampai saat ini kita masih komunikasi tentang konsep-konsep yang kami berikan kepada pemerintah," sambungnya memperjelas kementerian yang dincar.

Dasco berujar, partainya tidak mungkin secara terang-terangan meminta jatah kepada Presiden ihwal pos-pos kementerian yang diincar.

Namun, dia tidak membantah untuk pos Kementerian Pertanian yang disebut-sebut masuk dalam daftar konsep ketahanan pangan yang ditawarkan Gerindra kepada Presiden.

"Ya kalau diterima ya mungkin pos itu (Kementan) yang diberikan. Kan kami juga enggak bisa juga, kan ini hak preogratif Presiden. Kami juga kan enggak bisa kemudian minta-minta 'Pak, harus Gerindra, itu harus Gerindra', kan nggak bisa. Itu kalau kita konsepnya diterima," kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco mengamini bahwa partainya sudah siap menyerahkan nama-nama calon menteri yang diusulkan dari Gerindra untuk masuk dalam jajaan Kabinet Kerja jilid II.

"Mungkin sudah, tapi saya enggak tahu persis orang-orangnya," demikian Dasco.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya