Berita

William Aditya/Net

Nusantara

PSI Kritik Pedas Tim Gubernur Anies: Anggaran Besar Hasil Tidak Kelihatan

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 14:16 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kritikan dari anggota DPRR DKI Jakarta terus mengalir terkait usulan kenaikan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI William Aditya ikut mempertanyakan peningkatan TGUPP dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang semula Rp 19 miliar menjadi Rp 26,5 miliar.

Menurutnya, peningkatan itu sangat tajam dan terjadi setiap tahun. Namun, kinerja TGUPP tersebut justru belum terlihat sampai sekarang.


"Banyaknya anggaran dan personel TGUPP juga tidak mencerminkan kinerja gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujar William dalam keterangannya, Kamis (3/10).

William juga menyoroti sulitnya melakukan pengawasan anggaran yang digunakan TGUPP, meski mereka menggunakan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI.

"Kami tidak bisa mengawasi langsung ke TGUPP. Dilemanya di sini. Sudah anggaran besar hasilnya enggak ada. TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," tegasnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah akan menaikkan anggaran TGUPP tahun ini.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," ungkap Anies saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD DKI, Kamis (3/10).

Untuk informasi, anggaran TGUPP mengalami kecenderungan peningkatan sejak pembentukannya pada 2017. Pada APBD 2017, anggarannya Rp 1,69 miliar. Jumlah itu turun menjadi Rp 1 miliar dalam APBD-Perubahan 2017.

Namun anggaran TGUPP lantas meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp 19,8 miliar. Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya dikoreksi menjadi Rp 16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp 19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp 18,99 miliar.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya