Berita

Boeing 737 yang di grounded/Net

Dunia

Diduga Abaikan Standar Keselamatan 737 MAX, Panel Regulator AS Panggil Insinyur Boeing

JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 05:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Panel regulator Amerika Serikat memanggil seorang perwakilan insinyur perusahaan raksasa Boeing Co. untuk memberikan laporan terkait standar sistem keselamatan 737 MAX.

Pemanggilan tersebut dilakukan setelah adanya laporan pekerja yang mengeluh etika internal pada keselamatan 737 MAX, seperti dimuat Reuters, Kamis (3/10).

Ketika ditanyai oleh panel, insinyur yang bekerja pada instrumen dan kontrol kokpit itu mengatakan Boeing menolak sistem keselamatan dengan meminimalkan biaya selama pengembangan 737 MAX tahun ini.


Lebih lanjut, insinyur itu mengatakan sistem keselamatan yang sudah diterapan seharusnya mengurangi risiko kecelakaan fatal seperti yang terjadi di Ethiopia dan Indonesia.

"Semua informasi ini sangat penting untuk dimiliki saat kami mempersiapkan sidang Komite 30 Oktober mendatang," kata Ketua DPR AS untuk Komite Transportasi dan Infrastruktur, Peter DeFazio.

Dalam sidang tersebut, kata dia, akan memperdengarkan pernyataan dari CEO Boeing, Kepala Insinyur Boeing, dan Kepala Pilot 737.

Menurut DeFazio, komite telah meneliti ratusan ribu halaman dokumen dan email dari Boeing dan Administrasi Penerbangan Federal AS (FAA).

Dari laporan Seattle Times, Rabu (2/10), pada 2014 Boeing membujuk FAA melonggarkan standar keselamatan 737 MAX yang baru, khususnya terkait peringatan kokpit yang akan muncul ketika terjadi kesalahan dalam penerbangan.

Dalam laporan tersebut, FAA mengeluarkan empat klausul sebagai prasyarat agar 737 MAX menghindari upgrade lengkap sistem peringatan awak pesawat yang kemungkinan akan menelan biaya lebih dari 10 miliar dolar AS atau setara Rp 141 triliun (kurs: Rp 14.147/dolar AS).

Boeing dan FAA menolak merespons laporan Seattle Times.

"Laporan-laporan ini tentu menambah kekhawatiran saya bahwa tekanan produksi mungkin berdampak pada keselamatan 737 MAX, itulah mengapa sangat kritis sehingga kita sampai pada bagian ini," kata DeFazio.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya