Berita

Anies Baswedan/RMOL

Nusantara

Bantah Cabut KJP Siswa Yang Demo, Anies: Jangan Sampai Putus Sekolah

RABU, 02 OKTOBER 2019 | 18:43 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Isu pencabutan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terhadap pelajar yang melakukan aksi demonstrasi dibantah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies menegaskan, tidak ada sanksi pencabutan KJP.

"Tidak ada itu (pencabutan). Jadi siswa penerima KJP karena kondisi sosial ekonomi keluarganya lemah sehingga dia dapat bantuan dari pemerintah supaya bisa sekolah," tutur Anies di Gedung Walikota Administrasi Jakarta Barat, Rabu (2/10).

Anies menambahkan, jika ada siswa bermasalah justru harus dididik.


"Bukan malah diberhentikan dari pendidikan," tegasnya.

Lebih lanjut Anies menambahkan, jika KJP milik siswa dicabut maka pelajar dengan kondisi ekonomi pas-pasan ini dicabut bantuannya maka pendidikan para siswa terancam.

"Jangan sampai putus sekolah karena KJP dicabut. Tujuan kita malah tidak tercapai. Jadi hati-hati dengan itu. Saya tak pernah menggariskan pencabutan KJP," paparnya.

Anies menyarankan agar para siswa yang ikut demo itu diberi pembinaan.

"Orangtuanya dipanggil, anak dipanggil, diajak diskusi. Jadi mereka dididik lebih jauh. Bukan justru diberhentikan," pungkasnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Ratiyono mengingatkan kepada para pelajar pemegang kartu KJP untuk tidak ikut-ikutan berdemonstrasi dengan bertindak anarkis karena ancamannya adalah pencabutan KJP.

"Kalau dihentikan, kamu sudah miskin, ikut-ikutan(demo), rusak masa depannya," kata Ratiyono.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya