Foto bersama usai pembentukan Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI/Net
Kesenjangan pembangunan masih terjadi di daerah. Untuk itu, politik anggaran mendatang harus memperhatikan keseimbangan keuangan di seluruh provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia.
Begitu tegas Kepala Pusat Kajian Otonomi Daerah Universitas Kristen Indonesia (UKI), Dr. A.Teras Narang dalam keterangan tertulisnya, Rabu (2/10).
Melalui Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI, Teras Narang akan aktif membantu pemerintah membangun daerah dengan melancarkan kritik secara obyektif dan konstruktif.
“Serta memberikan pandangan akademis dan praktis yang diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan di daerah,†ujarnya.
Mantan gubernur Kalimantan Tengah memimpin Pusat Kajian Otonomi Daerah UKI setelah mendapat amanah dari rektor UKI, Dhaniswara pada Senin (30/1) lalu. Pendirian tersebut dirangkai dengan seminar nasional bertema “Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal Dalam Rangka Pemerataan Pembangunan di Daerahâ€.
Pembicara acara tersebut adalah Teras Narang, Faisal Basri, dan Blucer Welington Rajagukguk. Para pembicara sepakat memerlukan adanya kebijakan nasional, yang mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Khususnya di era demokrasi, otonomi daerah, dan desentralisasi fiskal sekarang ini.
Pusat Kajian ini akan membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di daerah, yaitu guna melakukan upaya percepatan dan pemberdayaan daerah dalam rangka mencapai pembangunan di daerah.
Selain itu, juga untuk mewujudkan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke dari Miangas sampai Kepulauan Rote.
