Berita

Panen sawit/Net

Dunia

Di Sidang Umum PBB, Mahathir Curhat Impor Sawit Diboikot Eropa

SABTU, 28 SEPTEMBER 2019 | 14:44 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pertemuan tahunan Majelis Umum PBB ke-74 di New York beberapa hari lalu banyak dimanfaatkan oleh pemimpin negara untuk membahas isu-isu penting. Tak terkecuali, Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad yang memanfaatkan Sidang Umum PBB untuk membawa agenda larangan impor minyak kelapa sawit oleh Eropa.

"Minyak kelapa sawit masih menjadi kontributor besar bagi perekonomian Malaysia. Kami mengimbau orang kaya (negara-negara Eropa) untuk tidak memiskinkan kami, tidak membuat ratusan ribu pekerja kami kehilangan penghasilan. Anda akan melakukan perbuatan baik dengan mengonsumsi minyak sawit," ujar Mahathir, Jumat (27/9).

Lebih lanjut, Mahathir dengan tegas mengungkapkan bahwa tidak ada bukti minyak kelapa sawit beracun. Oleh karenanya, pelarangan sawit yang dilakukan oleh negara-negara Eropa merupakan sebuah bentuk perang baru yang menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara.


Uni Eropa saat ini memang tengah melakukan pelarangan impor minyak kelapa sawit secara perlahan. Hal tersebut dikarenakan kebun kelapa sawit dianggap telah menghancurkan lingkungan, mengurangi penyerapan karbondioksida, hingga menghancurkan habitat hewan-hewan yang dilindungi.

Dalam rangka pelarangan minyak kelapa sawit, beberapa produk Eropa dilabeli "bebas minyak kelapa sawit" dan penggunaan biofuel dari sawit pun sudah dilarang penggunaannya.

Tidak hanya sawit Malaysia, Eropa juga melarang impor sawit dari Indonesia. Atas dasar ini, Malaysia dan Indonesia berusaha untuk mengajukan tuntutan ke Mahkamah Internasional. Meski demikian, Mahathir mengungkapkan pihaknya masih tetap mengutamakan proses damai. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya