Berita

Soeharto dan Habibie/Net

Hersu Corner

Ada Apa Dengan Habibie Dan Putra-Putri Pak Harto?

SELASA, 17 SEPTEMBER 2019 | 16:22 WIB | OLEH: HERSUBENO ARIEF

KETIKA BJ Habibie wafat sampai kemudian dimakamkan, publik banyak yang bertanya-tanya. Kemana keluarga Pak Harto?

Kok tidak ada satupun yang tampak hadir takziah, menyampaikan duka cita. Begitu juga ketika pemakaman berlangsung.

Tiga orang Presiden RI, Jokowi, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono tampak hadir. Mereka mengantarkan Habibie ke tempat peristirahatannya yang terakhir.


Tapi rasanya tetap tidak afdhal, tanpa kehadiran keluarga Pak Harto.

Bagaimanapun bila kita bicara soal Habibie, sampai kemudian tampil ke tampuk kepemimpinan nasional, tak bisa dilepaskan begitu saja dengan peran Pak Harto.

Di akun media sosial milik keluarga Cendana, juga sama sekali tak ada ucapan duka cita. Di Instagram ada yang mengucapkan duka cita mengatasnamakan Titiek Soeharto. Namun akun medsos tersebut, bukan akun resmi Mbak Titiek.

Mereka hanya diam seribu basa. Termasuk kepada orang-orang dekatnya. Seorang teman yang dikenal dekat dengan keluarga Cendana, mengaku sempat mengirim pesan.

"Apakah berencana untuk takziah, atau mengantar ke pemakaman?"

Namun pesan itu tak berbalas.

Hubungan antara Habibie dan mentor politiknya itu, tak pelak merupakan spekulasi paling menarik dalam sejarah politik kontemporer Indonesia.

Banyak buku diterbitkan. Banyak wartawan yang mencoba mengoreknya. Termasuk wawancara khusus dengan Habibie. Namun semuanya masih menyisakan pertanyaan besar yang menggantung.

Sang pelaku utama, Pak Harto mengunci rapat-rapat mulutnya. Membawa misteri itu sampai ke liang lahat. Sikap yang sama juga dilakukan oleh putra-putrinya. Bahkan sampai Habibie wafat.

Konsisten Sampai Akhir Hayat

Hubungan antara Habibie dan Pak Harto, bukan hanya antara seorang patron dan klien. Keduanya dihubungkan dengan kaitan tali temali personal yang jauh lebih lama. Sejak Habibie masih remaja belasan tahun. Soeharto menjadi perwira menengah TNI.

Pada tahun 1950 ketika berlangsung pemberontakan Andi Azis di Sulawesi Selatan. Sebagai Komandan Resimen Mataram, Letkol Soeharto ditugaskan memadamkan pemberontakan.

Di Kota Makassar Habibie tinggal persis berseberangan dengan markas Resimen Mataram. Barangkali karena Ibu Habibie juga berasal dari Yogya, membuat mereka menjadi dekat. Rumah Habibie sering digunakan rapat oleh Letkol Soeharto dan stafnya.

Ketika Alwi Abdul Djalil, ayah Habibie wafat, Soeharto lah yang menutupkan matanya. Kakak Habibie juga menikah dengan Kapten Subono Mantofani anak buah Soeharto.

Kelak ketika Soeharto berkuasa, Subono menjadi salah satu orang kepercayaannya. Dia pernah menjadi Dirut Percetakan Uang Negara (Peruri).

Lama terpisah. Habibie merintis karir di industri penerbangan di Jerman. Soeharto menjadi penguasa Orde Baru. Karena kecemerlangannya, Habibie ditarik pulang ke Jakarta.

Seperti kita ketahui Habibie kemudian menjadi anak emas Soeharto. Karirnya terus menanjak sampai puncak.

Setelah menjadi Wapres, Habibie akhirnya menjadi Presiden. Dia menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa.

Mundurnya Soeharto dan naiknya Habibie inilah menjadi titik perpecahan keduanya.

Habibie berkali-kali mencoba menemui Soeharto. Baik mencoba berkomunikasi langsung, maupun melalui mediator. Namun tak pernah berhasil. Termasuk ketika Pak Harto koma di RS Pertamina, Jakarta.

Habibie saat itu tengah di Eropa menemani istrinya Ibu Ainun menjalani terapi. Dia memaksakan diri kembali ke Jakarta, hanya untuk bertemu Pak Harto.

"Saya terbang jutaan kilometer, padahal Ibu Ainun sedang sakit," ujar Habibie.

Lagi-lagi Habibie harus kecewa. Dia hanya ditemui Quraish Shihab yang selalu mendampingi Pak Harto. Dari balik kaca, Habibie dan istri berdoa untuk Pak Harto.

Dari berbagai upayanya berkomunikasi dengan Pak Harto, hanya sekali Habibie berhasil. Bicara melalui telepon. Itu pun hanya beberapa detik.

Sebagaimana diungkap Habibie, sehari setelah Pak Harto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998, dia berhasil bicara melalui telepon. Pak Harto tetap menolak bertemu.

"Saya sudah tua. Laksanakan saja tugasmu dengan baik. Kita bertemu secara batin saja," ucap Pak Harto sebagaimana ditulis Makmur Makka orang dekat Habibie dalam buku: Total Habibie, Kecil tapi Otak Semua.

Versi yang sedikit lebih panjang dituturkan Habibie ketika diwawancarai oleh Najwa Shihab. Menurutnya keputusan menolak bertemu, adalah demi kebaikan bangsa dan negara.

Dalam percakapan tersebut Pak Harto mengaku, setiap usai salat lima waktu selalu mendoakan agar Habibie sukses menjalankan tugas sebagai Presiden.

Berbagai Spekulasi

Berbagai penjelasan Habibie itu tetap tidak menjawab pertanyaan utama. Mengapa Pak Harto menolak bertemu Habibie? Bahkan di saat-saat menjelang akhir hayatnya, sikap itu dilanjutkan oleh keluarga Cendana.

Sebegitu dalam kah, luka dan sakit hati yang ditorehkan Habibie?

Ada yang menghubung-hubungkan patah arangnya hubungan "bapak dan anak" ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama, Habibie dianggap mengkhianati Soeharto. Dia berada di belakang mundurnya 14 orang menteri, sehingga Pak Harto gagal melakukan reshufle kabinet. Akibatnya tak ada pilihan lain bagi Pak Harto, harus mengundurkan diri.

Kedua, harusnya ketika Pak Harto mundur, maka Habibie juga ikut mengundurkan diri. Bukan malah mengambil-alih posisi sebagai Presiden.

Ketiga, sebagai orang yang dibesarkan Pak Harto, Habibie tidak memegang prinsip "mikul duwur, mendem jero".

Menjunjung tinggi kehormatan dan mengubur dalam-dalam semua kesalahan orang tua sekaligus pendahulunya.

Sebagai Presiden Habibie dinilai tidak bisa mencegah MPR untuk membuat ketetapan pengusutan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Soeharto dan keluarganya.

Benarkah?

Soal pengkhianatan, Habibie dan para menteri yang menolak masuk Kabinet Reformasi membantahnya.

Dalam buku yang juga ditulis Makmur Makka "Sidang Kabinet Terakhir Orde Baru: 12 Jam Sebelum Presiden Soeharto Mundur" Habibie memberi kesaksian. Dia tidak tahu menahu ada rencana penolakan 14 orang menteri. Apalagi terlibat dan menjadi mastermindnya.

Benar bahwa dari 14 orang menteri tersebut, beberapa orang diantaranya dikenal sebagai orang dekatnya.

Habibie mengakui mengetahuinya setelah mendapat telepon dari Ginanjar. Habibie juga tidak pernah membaca surat penolakan 14 orang tersebut.

Pernyataan Habibie dibenarkan oleh Ginanjar dalam buku yang sama.

Pada tanggal 20 Mei 1998 sebagai Menko Ekuin/Kepala Bappenas Ginanjar mengundang para menteri di bawah koordinasinya.

Semua hadir, kecuali tiga orang. Menhut Bob Hasan, Menkeu Fuad Bawazier dan Menteri Negara Lingkungan Hidup Juwono Sudarsono.

Mereka yang hadir adalah: Menteri Negara Perumahan dan pemukiman Akbar Tandjung, Menteri Transmigrasi dan PPH AM Hendropriyono, Ginanjar Kartasasmita, Menteri Perhubungan Giri Suseno, Meneg Pangan dan Hortikultura Haryanto Dhanutirto.

Menteri Pertanian Justika Baharsjah, Menteri Pertambangan Kuntoro Mangkusubroto, Menteri PU Rahmadi Bambang Sumadhijo, Menteri Negara Ristek Rahardi Ramelan, Menteri Koperasi dan PPK Subiakto Tjakrawerdaya, Menteri Negara Investasi dan BKPM Sunyoto Sastrowardoyo, Menteri Kehutanan Sumahadi, Menteri Tenaga Kerja Theo L. Sambuaga, dan Menteri BUMN Tanri Abeng.

Dalam pertemuan tersebut disepakati, mereka menolak rencana Pak Harto untuk membentuk Kabinet Reformasi dan tidak bersedia bergabung. Alasannya situasi ekonomi sudah memburuk. Tidak mungkin diatasi dengan pembentukan kabinet baru.

Mereka membuat surat kepada Pak Harto. Akbar Tandjung yang membuat draft surat. Kemudian Ginanjar menitipkannya melalui Mbak Tutut putri Pak Harto yang menjabat sebagai Menteri Sosial. Mereka tak ada yang berani menyampaikan surat itu langsung ke Pak Harto.

Kalau menyimak penuturan Ginanjar, yang justru sangat berperan dua orang. Ginanjar dan Akbar.

"Bukan Habibie yang merekayasa. Bahkan akan mencegah saya. Meminta saya menahan surat itu, dan agar menarik surat itu," ujar Ginanjar.

Mengapa Habibie tidak ikut mengundurkan diri bersama Pak Harto? Dalam wawancara dengan Andy F. Noya pada program Kick Andy, dia menegaskan, sudah kewajiban baginya sebagai wakil untuk meneruskan kepemimpinan Presiden yang mundur.

"Kalau Presiden berhalangan, maka saya berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia, yang tercantum dalam ketetapan-ketetapan MPR," tegasnya.

Setelah Soeharto lengser, MPR membuat Ketetapan Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Pasal 4 Tap MPR XI/MPR/1998 berisi perintah negara untuk melakukan penegakan hukum terhadap mantan Presiden Soeharto.

Munculnya TAP MPR ini sangat menyakitkan Pak Harto dan keluarganya. Sebagai Presiden, Habibie dianggap tidak menggunakan kekuasaannya mencegah lahirnya TAP ini.

Lebih menyakitkan lagi, sebagai mandataris MPR, Habibie menjalankan TAP tersebut dengan memerintahkan Jaksa Agung Andi Ghalib memeriksa Pak Harto. Habibie tidak mikul duwur mendem jero.

Benarkah semua spekulasi itu?

Setelah Pak Harto dan Habibie wafat, tinggal keluarga besar Cendana yang sangat memahami apa yang sebenarnya terjadi.

Semoga suatu hari, semuanya terbuka. Menghilangkan satu ganjalan dalam sejarah perjalanan bangsa.

Pak Harto dan Habibie sudah pergi meninggalkan kita. Menghadap Sang Khalik. Sang Maha Pencipta.

Lepas dari berbagai kesalahannya, dua-duanya akan dikenang sebagai presiden yang meninggalkan warisan (legacy) besar, bagi bangsa dan negara.

Manusia besar, juga manusia biasa. Mereka juga pernah berbuat khilaf dan salah.

Tugas kita mengenang dan belajar dari kebaikannya. Belajar dari kesalahannya. Bukan mencari-cari kesalahannya.

Penulis adalah pemerhati ruang publik.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Polri Didorong Selidiki PKS yang Membeli TBS di Bawah Harga Resmi

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:23

Kapolri Ngaku Belum Baca Rinci UU Polri yang Baru Disahkan

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:17

Pemerintah Ungkap Alasan Kenaikan Batas Usia Pensiun Anggota Polri

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:14

Rel Pertama, Palang Terakhir

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:09

KPK Temukan Indikasi TPPU dalam Kasus Silmy Karim

Selasa, 09 Juni 2026 | 12:02

Paripurna DPR Sahkan RUU Polri jadi UU

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:41

Dewan Kesejahteraan Buruh Batal Dibentuk, Ini Penjelasan Mensesneg

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:37

Ada Tiga Modus Propaganda Disintegrasi yang Membonceng Film Pesta Babi

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:24

Pertanyakan Laporan Keuangan Danantara, FPHI Bersurat ke Presiden Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 11:17

Emas Antam Merosot Rp10.000, Turun ke Level Rp2,73 Juta per Gram

Selasa, 09 Juni 2026 | 10:58

Selengkapnya