Berita

Agus Rahardjo Cs saat jumpa pers/RMOL

Politik

Agus Rahardjo: KPK Seperti Dikepung Dari Berbagai Sisi

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 21:17 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah dikepung dari berbagai sisi. Pasalnya, revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dinilai melemahkan lembaga antirasuah disetujui presiden Joko Widodo (Jokowi).

Begitu ungkapan kekhawatiran Ketua KPK Agus Rahardjo saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (13/9).

"Sudah kami diskusikan. Kita sangat prihatin kondisi pemberantasan korupsi semakin mencemaskan. Kemudian KPK rasanya seperti dikepung dari berbagai macam sisi," ungkap Agus.


Agus menyesalkan sikap presiden Jokowi yang seolah menyembunyikan kepentingan tertentu. Sebab, hingga saat ini KPK belum menerima draft resmi RUU KPK tersebut.

"Kami prihatin dan mencemaskan adalah RUU KPK. Karena sampai hari ini kami draf yg sebetulanya saja tidak tahu. Rasanya membacanya sepeti sembunyi-sembunyi," kata Agus.

Bahkan, Agus mendapatkan informasi bahwa dalam waktu dekat revisi KPK akan segera disahkan. "Saya juga dengar rumor dalam waktu yang sangat dekat akan kemudian diketok, disetujui," cetusnya.

"Kita betul-betul bertanya. Sebetulnya ada kegentingan apa sih, ada kepentingan apa? Sehingga harus buru-buru disahkan," imbuhnya.

KPK telah menyerahkan mandat pemberantasan korupsi di Indonesia kepada Presiden Jokowi yang tetap bersikukuh merevisi UU KPK yang dinilai melemahkan KPK.

Hadir saat jumpa pers, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan ratusan pegawai KPK.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya