Berita

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD)/RMOL

Politik

Pengunjuk Rasa Minta Firli Dkk Bubarkan Wadah Pegawai KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengunjuk rasa dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) mendesak Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) dibubarkan. WP KPK dinilai sebagai alat politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.

Massa MPD melaksanakan aksi damai di depan Istana Negara Jakarta, Jumat (13/9). Sebaian peserta aksi mengenakan atribut seperti Si Buta Dari Goa Hantu, Wiro Sableng, Gatot Kaca dan lain-lain. Mereka mebagi-bagikan bunga kepada warga yang melintas sebagai wujud dukungan pada revisi UU KPK.

Koordinator Aksi MPD Aminullah Siagian mengatakan, WP KPK harusnya profesional mewadahi pegawai sesuai tupoksinya. Namun pada praktiknya, perkumpulan ini malah digunakan untuk politisasi kepentingan tertentu di internal KPK.


"Dan kadang digunakan sebagai alat politik yang punya skema sendiri yang berlawanan dengan pimpinan KPK. Pak Alexander Marwata saja bilang WP KPK begitu berkuasa, engga bener ini. WP KPK nanti dalam revisi UU KPK harus kembali menginduk ke KORPRI sebagai wadah ASN," sebut Aminullah.

MPD mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung DPR dan Presiden Jokowi untuk melakukan revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR dan pemerintah.

Dukungan terhadap revisi UU ini adalah bentuk memperkuat serta memberi jaminan kepastian hukum pada setiap aspek tindakan KPK dalam mewujudkan Indonesia bebas dari tindak kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme. Agar terwujudnya Indonesia bebas dari tindak kejahatan tipikor.

Pihaknya juga mengapresiasi DPR yang telah menyelesaikan proses pemilihan pimpinan KPK yang baru, termasuk terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai ketua KPK.

"Kami minta kepada pimpinan KPK yang baru agar membubarkan WP KPK karena berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan oknum tertentu dan menjadi alat politisasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," tutup Aminullah.

Jumat dinihari, Komisi III DPR merampungkan fit and proper test 10 capim KPK. DPR memilih 5 nama, Firli Bahuri (56 suara), Alexander Mawata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintouli Siregar (44 suara).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya