Berita

Irjen Firli Bahuri/Net

Politik

Komisi III: Tidak Ada Lobi-lobi Di Balik Terpilihnya Firli Bahuri

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 15:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi III DPR RI membantah ada lobi-lobi tertentu di balik terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

Isu tersebut muncul seiring pengumuman Wakil Ketua KPK Saut Situmorang terkait dugaan pelanggaran etik Firli saat bertugas sebagai Deputi Penindakan KPK.

"Enggak ada lobi-lobi, di Komisi kita enggak ada lobi-lobi," ujar anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu kepada wartawan, Jumat (13/9).


Masinton mengaku bahwa sejak awal Panitia Seleksi Capim KPKberjalan, sudah banyak pro kontra terhadap calon pimpinan KPK. Hanya saja, semua sudah diklarifikasi kepadan Pansel.

"Sampai kemudian pansel memutuskan 10 nama dan diserahkan ke Presiden, dan Presiden menyerahkan ke Komisi III, kan kemudian tim Pansel kami undang," jelasnya.

"Kami tanyakan prosesnya dari seluruh proses seleksi yang dilakukan Pansel terhadap ratusan hingga tersortir 10 nama itu," imbuh politisi PDI Perjuangan.

Setelah penelusuran itu, lanjut Masinton, khususnya untuk Firli tidak ditemukan satu bukti pun yang menunjukkan adanya pelanggaran.

"Kita sudah cari bersama bukti-bukti yang dituduhkan secara terbuka, dan itu enggak ada," tukasnya.

Jumat dinihari, Komisi III DPR merampungkan fit and proper test 10 capim KPK. DPR memilih 5 nama, Firli Bahuri (56 suara), Alexander Mawata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara) dan Lili Pintouli Siregar (44 suara).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya