Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Kabut Asap Semakin Mengancam, Mardani Ingatkan Jokowi "Janji Adalah Utang"

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mengancam wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dengan meluasnya kabut asap saat ini, telah masuk kedalam level berbahaya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyatakan karhutla di Sumatera dan Kalimantan merupakan bencana nasional.

Mardani mengkritik pernyataan Presiden Jokowi saat debat Pilpres 2019 lalu, yang mengkalaim sekaligus berjanji terus menekan angka karhutla.


"Yang paling utama adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera ditangani, aspek kesehatan dan kesejahteraannya perlu dijaga," Kata Mardani saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan aspek penegakan hukum bagi mereka yang kriminal menyebabkan kebakaran hutan mesti ditegakkan.

"Pak Jokowi mesti memprioritaskan masalah ini selesai dalam sisa waktu sebelum Oktober 2019. Karena janji adalah utang," tegas Mardani.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis, saat ini hotspot terbanyak berada di Kalimantan Barat dengan 605 titik, disusul Kalimantan Tengah dengan 163 titik dan Riau 29 titik.

Selain itu, di Kalimatan Utara terdapat 23 titik api, Kalimantan Timur 20 titik, Sumatera Selatan 19 titik, Bangka Belitung, 14 titik, Kalimantan selatan 14 titik, dan Jambi 3 titik api.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya