Berita

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu/Net

Politik

Masinton: WP KPK Sudah Berubah Jadi Wadah Politik KPK

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 02:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Desakan dan tekanan yang dilakukan Wadah Pegawai KPK terhadap kerja pimpinan dinilai sudah kelewatan. Khususnya dalam kasus jumpa pers yang dilakukan WP KPK bersama dengan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

Anggota Komisi III DPR, Masinton Pasaribu menguraikan bahwa jumpa pers yang digelar Rabu (11/9) ternyata tidak atas sepengetahuan seluruh pimpinan.

Hal itu didapat berdasarkan kesaksian Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata yang mengaku tidak tahu dan tidak memberi persetujuan jumpa pers. Kesaksian disampaikan Alex saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR, Kamis (12/9).


“Beliau menyatakan ada tiga pimpinan yang tidak mengetahui,” ujar politisi PDIP itu dalam keterangan tertulisnya.

Selain itu, materi jumpa pers yang menyebut ada pelanggaran etik capim KPK, Irjen Firli Bahuri saat menjabat sebagai Deputi Penindalan KPK ternyata juga tanpa sepengetahuan Alex.

Pengakuan Alex itu kemudian buru-buru dibantah internal komisi antirasuah. Tiga pimpinan KPK, minus Basaria Pandjaitan dan Alex, bersama WP KPK menggelar jumpa pers yang bertujuan untuk membenarkan isi dan legalitas konferensi pers Saut Situmorang.

Masinton menilai sikap WP KPK itu sudah berubah menjadi kelompok penekan. Hal inilah yang membuat Masinton menyebut WP KPK sebagai kepanjangan dari wadah politik KPK.

"Kalau kemarin wadah pegawai namanya, sekarang wadah politik. Ini yang menjadi kelompok penekan, menekan pimpinan, juga menekan publik melakukan pressure terhadap DPR," terangnya.

Atas alasan itu, Masinton setuju dengan wacana mengisi pegawai KPK dengan aparatur sipil negara (ASN). Dengan begitu, pegawai akan bergerak atas dasar UU ASN, bukan kepentingan politik.

“Sehingga KPK tidak sakit-sakitan lagi. Kalau sekarang, (KPK) tubuhnya sakit, nggak sehat, banyak friksinya," harapnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Status Hukum dan Akuntansi Danantara Alami Kebingungan

Minggu, 26 Juli 2026 | 03:23

Koops TNI Habema Berhasil Evakuasi Dua Korban Aksi Kekerasan di Yahukimo

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:57

Pembangunan Papua Harus Dimulai dari Pendidikan Anak

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:42

Pengusutan Diskriminasi WNI di Bali Penting Buat Jaga Wibawa Hukum

Minggu, 26 Juli 2026 | 02:24

Dari Ekopol Kolonial Menuju Berdaulat

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:57

Generasi Emas Institute jadi Harapan Baru Anak Muda Menatap 2045

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:33

Lahirnya Generasi Hebat OAP Tolok Ukur Keberhasilan PSN Papua

Minggu, 26 Juli 2026 | 01:10

Polda Jabar Selidiki Penemuan Jenazah Seorang Satpam di Waduk Jatiluhur

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:53

Cegah Bad Mining Lewat Koperasi

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:35

Dana Keistimewaan Yogyakarta Sukses Berdayakan Masyarakat

Minggu, 26 Juli 2026 | 00:12

Selengkapnya