Berita

Tama S. Langkun/Net

Politik

ICW: Dewan Pengawas KPK Tidak Penting

SABTU, 07 SEPTEMBER 2019 | 15:04 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ruang-ruang pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dinilai sudah berjalan efektif.

Di KPK sendiri ada Direktorat Pengawas Internal (PI) ditambah Dewan Penasihat, bahkan masyatakat pun bisa untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga antirasuah.

Begitu yang disampaikan oleh Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama S. Langkun terhadap wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK melalui revisi UU KPK.


Menurut Tama, Pengawas Internal (PI) KPK telah menetapkan prosedur yang dinilai cukup efektif dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) zero tolerance terhadap semua unsur di KPK baik pimpinan maupun karyawan.

"Sistem kolektif kolegial lima pimpinan KPK juga adalah bagian dari saling mengawasi. Ditambah, jika ada pelanggaran berat yang dilakukan pimpinan, bisa dibentuk majelis kode etik untuk memprosesnya," kata Tama dalam diskusi Popoli Center di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Dia berpandangan, ruang pengawasan terhadap KPK yang selama ini telah berjalan tetap dipertahankan.

"Pasalnya, KPK juga merupakan lembaga pengawas, jika kemudian dibentuk dewan pengawas maka persoalan tidak akan pernah selesai," demikian Tama.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya