Berita

Tama S. Langkun/Net

Politik

ICW: Dewan Pengawas KPK Tidak Penting

SABTU, 07 SEPTEMBER 2019 | 15:04 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ruang-ruang pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini dinilai sudah berjalan efektif.

Di KPK sendiri ada Direktorat Pengawas Internal (PI) ditambah Dewan Penasihat, bahkan masyatakat pun bisa untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga antirasuah.

Begitu yang disampaikan oleh Kepala Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Tama S. Langkun terhadap wacana pembentukan Dewan Pengawas KPK melalui revisi UU KPK.


Menurut Tama, Pengawas Internal (PI) KPK telah menetapkan prosedur yang dinilai cukup efektif dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) zero tolerance terhadap semua unsur di KPK baik pimpinan maupun karyawan.

"Sistem kolektif kolegial lima pimpinan KPK juga adalah bagian dari saling mengawasi. Ditambah, jika ada pelanggaran berat yang dilakukan pimpinan, bisa dibentuk majelis kode etik untuk memprosesnya," kata Tama dalam diskusi Popoli Center di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/9).

Dia berpandangan, ruang pengawasan terhadap KPK yang selama ini telah berjalan tetap dipertahankan.

"Pasalnya, KPK juga merupakan lembaga pengawas, jika kemudian dibentuk dewan pengawas maka persoalan tidak akan pernah selesai," demikian Tama.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Prabowo Kumpulkan Ratusan Pengurus Kadin se-Indonesia di Istana

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:26

Larangan Dapur MBG Gunakan Barang Bersubsidi Sudah Tepat

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:25

Cegah Gagal Panen, Komisi IV DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak El Nino

Jumat, 31 Juli 2026 | 14:03

Indonesia-Tiongkok Perkuat Kemitraan Strategis Berbasis Ekonomi Hijau

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:53

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dinilai Paling Siap, Palangka Raya jadi Percontohan Digitalisasi Perlinsos Berbasis IKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:33

Praperadilan Ketiga Roy Suryo, Ahli Perkuat Dalil Permohonan Ganti Rugi Rp206 Juta

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:32

Jakarta Gandeng Banten Bangun Kawasan Ketahanan Pangan Terpadu

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:27

Digitalisasi Perizinan Tutup Celah Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

IHSG Sesi I Menguat 29 Poin, Saham TINS DEWA dan BBCA Paling Memikat Investor

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:12

Selengkapnya