Berita

Agung Laksono/RMOL

Politik

Munas Bulan Desember Bukan Keinginan Airlangga, Tapi Jadwal Rutin Partai

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 01:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pakar Partai Golkar meminta seluruh kader bersabar dan tidak melakukan desakan berlebih soal jadwal musyawarah nasional (munas).

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menyebut jadwal munas sudah ditetapkan rutin lima tahunan setiap bulan Desember.

Agung pun menilai keliru ketika jadwal munas pada Desember itu dianggap sebagai keinginan sepihak Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.


"Bulan Desember itu bukan keinginan Pak Airlangga saja, tapi memang sudah agenda yang tetap," ujarnya di Bilangan Cawang, Jakarta, Kamis (5/9).

Agung menyebut catatan Munas Partai Golkar biasa digelar Maret dan berubah menjadi bulan Oktober pada masa reformasi. Jadwal bulan Oktober dimundurkan pada Desember berdasarkan kesepakatan, dengan alasan bulan Oktober berbarengan dengan pelantikan presiden dan DPR RI.

"Biasanya Partai Golkar itu menyelenggarakan munasnya itu pada bulan mendekati waktu setelah penetapan pemerintahan, awalnya itu bulan maret penetapan presiden, tapi setelah reformasi kan geser ke Oktober, maka munasnya geser ke Desember," jelasnya.

"Jadi diselesaikan dulu nih mengutamakan kegiatan kegiatan kenegaraan, selesai kegiatan kenegaraan, agenda-agenda kenegaraan barulah kemudian agenda partai," urai mantan Menko Kesra ini.

Masih, kata Agung, catatan rutin munas pada bulan Desember dimulai pada tahun 2004 saat Jusuf Kalla memenangkan pertarungan dan menjadi ketua umum.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya