Apa Gunanya Ibukota Pindah Kalau Rakyat Makin Susah?

Presiden Joko Widodo telah memutuskan akan memindah Ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jokowi sempat meminta izin ke seluruh anggota parlemen saat sidang tahunan medio Agustus lalu.

Wasekjen DPP Partai Gerindra Andre Rosiade meminta Jokowi lebih memprioritaskan masalah BPJS dan Kenaikan listrik, ketimbang mengurusi persoalan pindah Ibukota.

"Banyak hal-hal yang urgen dan menjadi prioritas, jangan sampai kepentingan masyarakat terkesan dikorbankan demi mimpi presiden untuk ibukota baru," ujar Andre Saat ditemui di gedung Lemhanas, Jakarta pada Kamis (5/9).

Andre mengingatkan, Jokowi harus mengutamakan kepentingan rakyat dan meminta mantan Gubernur Jakarta ini untuk menuntaskan janjinya selama kampanye kemarin.

"Apa gunanya pindah Ibukota baru kalau rakyat semakin susah?" Tanya Andre.

Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah menyepakati bahwa iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan akan naik pada tanggal 1 Januari 2020 mendatang.

Selain itu, beban masyarakat bertambah dengan wacana PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan menaikkan tarif dasar listrik. Keputusan PLN itu usai rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu keputusannya yaitu mencabut subsidi listrik untuk golongan 900 Volt Amper (VA).