Berita

Moeldoko/Net

Politik

Moeldoko Jangan Asbun, Nanti Rakyat Emosi

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 06:33 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko diimbau tidak asal bunyi alias asbun saat memberi pernyataan ke publik. Apalagi, jika pernyataan yang disampaikan adalah isu yang sensitif dan mengundang emosi masyarakat,

Salah satu yang disoroti Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) Samuel F. Silaen adalah pernyataan Moeldoko tentang rencana kenaikan iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam hal ini, Moeldoko meminta masyarakat paham tentang rencana pemerintah itu. Terlebih pemerintah juga berjanji akan turut membenahi manajemen di tubuh BPJS Kesehatan.


Pernyataan menyakitkan dari mantan Panglima TNI itu adalah saat dia mengaku tidak ingin masyarakat beranggapan sehat itu murah. Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa sehat itu mahal dan perlu perjuangan.

“Jenderal Moeldoko jangan “asbun” soal rencana kenaikan iuran BPJS itu, karena dampak kenaikan itu sangat memukul kelas menengah bawah,” tegas Silaen dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/9).

Dia mengingatkan bahwa kenaikan iuran BPJS bisa berdampak pada bertambahnya tingkat kemiskinan warga kelas bawah.

Silaen menyarankan agar pemerintah mencari opsi lain. Seperti melakukan audit forensik terhadap semua tagihan yang timbul akibat perobatan rakyat tersebut.

“Apa sih penyebab utama terjadinya tagihan sampai sangat membengkak tersebut. Atau ada indikasi “mark up” atau tagihan “fiktif” (siluman)? Ini perlu ditelisik dengan baik dan mendalam. Jangan sampai anggaran negara dirampok dengan cara “legal”, " tekannya.

Kepada Moeldoko, Silaen mengingatkan bahwa orang kaya di negeri ini jarang yang menggunakan BPJS. Sebab kebanyakan mereka memilih berobat ke luar negeri dengan alasan pelayanan yang lebih bagus.

Singkatnya, Silaen ingin mengingatkan bahwa biasa berobat memang mahal, tapi menjadi pertanyaan kemudian, siapa orang yang mau sakit? Rakyat miskin sekalipun andai punya uang pasti tidak mau.

“Kan tidak ada! Jadi kenapa Jenderal Moeldoko menanggapi hal-hal yang dia sendiri tidak kuasai. Malah menimbulkan sakit hati rakyat “jelata” yang langsung terkena dampak atas kenaikan iuran BPJS tersebut,” tegasnya.

Silaen meminta kepada Moeldoko untuk tidak lagi mengumbar komentar ke publik. Apalagi komentar yang tidak berhubungan dengan jabatannya sebagai KSP.

“Karena kasihan Presiden Joko Widodo (jokowi) selalu menjadi muara semua hal-hal negatif dari buruknya keadaan,” tutupnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya