ICW Anggap Pernyataan Jokowi Mencla-Mencle

Presiden Joko Widodo langsung menyerahkan 10 nama calon pimpinan (capim) hasil seleksi Pansel Capim KPK ke DPR. Padahal presiden memiliki waktu 14 hari untuk bisa mengoreksi kesepuluh nama tersebut.

Hal ini pun disesalkan oleh peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana. Menurutnya, Jokowi bisa memanfaatkan waktu 14 hari untuk memanggil pihak-pihak terkait guna mengoreksi kinerja pansel.

Kurnia kemudian mengungkit pernyataan mantan walikota Solo itu yang pernah menyebut akan meminta pendapat masyarakat untuk koreksi 10 nama capim KPK .

"Ini sebenarnya kontradiksi dengan pernyataan Pak Jokowi kemarin, yang menyebutkan meminta pendapat masyarakat untuk mengkoreksi pekerjaan pansel," ucapnya saat diskusi bertajuk “Menjawab Integritas 10 Capim KPK” di Kantor PP GMKI, Salemba, Jakarta Timur, Rabu (4/9).

Apalagi, sambung Kurnia, masih ada indikasi capim bermasalah yang masuk dalam daftar sepuluh nama tersebut.

Seharusnya, Jokowi bisa memanfaatkan waktu yang banyak untuk memanggil stakeholder terkait, termasuk KPK untuk melihat rekam jejak dari nama-nama yang akan diserahkan ke DPR.

"Kalau Presiden Jokowi sampai menyebutkan sudah mempertimbangkan masyarakat, tidak mungkin satu hari menjadi waktu yang cukup untuk menerima masukan masyarakat," pungkasnya.