Jokowi Punya Waktu 14 Hari, Kenapa Tergesa-Gesa Kirim 10 Capim Ke DPR

Sikap Presiden Joko Widodo yang langsung menyerahkan sepuluh nama calon pimpinan (capim) KPK ke DPR RI menuai kritik. Salah satunya dari peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana.

Kurnia mengkritik tajam langkah Jokowi, karena terkesan terburu-buru. Padahal, kata dia presiden memiliki waktu 14 hari pasca nama-nama itu diserahkan oleh Pansel Capim KPK.

Seharusnya, katanya, Jokowi bisa memaksimalkan rentan waktu yang diberikan. Khususnya, untuk menerima masukan dari para tokoh, aktivis, maupun masyarakat terkait hasil seleksi capim.

“Pandangan kita, waktu satu hari ini bukan waktu yang tepat. Harusnya presiden bertanya dulu ke stakeholder terkait, termasuk KPK untuk melihat rekam jejak dari 10 orang ini," jelas Kurnia saat diskusi bertajuk “Menjawab Integritas 10 Capim KPK” di Kantor PP GMKI, Salemba, Jakarta Timur, Rabu (4/9).

Menurutnya, Jokowi juga harus menjadi faktor penyaring dalam proses seleksi ini. Sehingga, tidak ada lagi figur bermasalah yang lolos dalam penjaringan.

“Ini penting karena figur yang diduga memiliki masalah terpilih, maka presiden menjadi salah satu saringan yang membiarkan hal itu terjadi," pungkasnya.