Berita

Ilustrasi perampok/Net

Publika

Perampok Politik

SENIN, 26 AGUSTUS 2019 | 10:57 WIB

DALAM kitab "Minhajjul Mursyidin" karya Syekh Ali Mahfudz dikisahkan tiga orang penjahat yang merampok "tiga keping emas" dan membunuh korbannya. Ketiganya sepakat sebelum membagi rata masing masing satu keping, ada makan-makan terlebih dahulu.

Salah seorang di antaranya disuruh membeli makanan ke pasar. Saat ia pergi, dua perampok berkomplot untuk membagi dua saja tiga keping emas tersebut. Artinya teman yang pergi tersebut mesti dibunuh.

Yang membeli makanan, juga sama ingin menguasai semua hasil rampokan. Maka makanannya dibubuhi racun.


Rencana berjalan lancar. Ketika tiba, dibunuhlah teman pembawa makanan. Lalu kedua orang perampok itu pun makan makananan yang dibawa. Yang dimakan sudah jelas beracun. Akhirnya matilah semuanya.

Dalam politik, berebut hasil sepertinya suatu hal yang lazim. Soal halal atau haram tidak dipedulikan. Fenomena politik kita saat ini menampakkan kelaziman tersebut.

Jokowi yang baru "memenangkan" Pilpres menghadapi lingkungan perebutan tersebut. Untuk jabatan Menteri yang utama dan posisi lain komplemennya. Klik terbentuk dalam rangka "tekan menekan" atau "ancam mengancam".

Aksi aksi pun terjadi. Peristiwa "rusuh" Mei 21-22 adalah aksi awal mempertahankan hasil yang tidak halal.

Selanjutnya dibuat modus beragam dari rekonsiliasi sampai bakar-bakaran. Ada kolaborasi dengan lawan politik, memadamkan "blockout" listrik, pancingan soal "salib", hingga yang terakhir kerusuhan Papua.

Banyak analis menyimpulkan semua tidak berdiri sendiri, tetapi dalam rangka cari posisi. Bahasanya "rusuh di Papua berebut di Jakarta". Bintang Kejora berkibar tanpa tindakan berarti dari Istana.

Negara memang bukan milik rakyat, tapi milik para penguasa yang kekuasaannya didapat dengan cara rampok merampok.

Sebenarnya perebutan seperti ini bisa dihindari jika Presiden kuat. Kita menganut "Presidential System" di mana Presiden punya kewenangan otoritatif untuk menyusun Kabinet. Semua tergantung pada "maunya" Presiden.

Akan tetapi mengingat kondisi yang ada, di mana sistem ini hanya bersifat kuasi, maka Presiden bukan menjadi penentu. Justru yang ditentukan. Kekuatan sekitarlah yang mencoba untuk memperkokoh posisi sebagai pengendali. Akibatnya seperti yang kita rasakan yakni pertarungan antarklik. Antargank.

Belajar dari kisah tiga perampok di atas, jika kilauan emasnya memang sangat menggiurkan atau menentukan, maka bukan mustahil di antara perampok yang satu dengan yang lain akan saling bunuh. Rakyat hanya bisa menonton tayangan film  horor berjudul "NKRI dibuat mati".

"Negeri ini telah membuat cerita baru lagi
Tidak membutuhkan orang berhati suci
Negeri ini telah menjadi negeri para perampok sejati
Negeri persekutuan pejabat korupsi dan mafia berdasi
Ini nyata bukan kisah lagi"

(Puisi Negeri Perampok--Arka)

M Rizal Fadillah

Pemerhati Politik, tinggal di Bandung


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

Dianggap Sakit Jiwa, Ini Jawaban KPK Soal Tuntutan Ringan Bos Blueray

Jumat, 26 Juni 2026 | 14:45

UPDATE

RT/RW Didorong Jadi Garda Terdepan Pencegahan Narkoba

Senin, 06 Juli 2026 | 14:25

PKS Minta Kader di Daerah Dorong Perda Larang Kampanye LGBTQ

Senin, 06 Juli 2026 | 14:23

Bantah Isu PHK, Agrinas Palma Klaim Bakal Rekrut Lebih dari 20 Ribu Pekerja

Senin, 06 Juli 2026 | 14:13

Israel Berambisi Ciptakan Senjata Laser untuk Perang Antariksa

Senin, 06 Juli 2026 | 13:59

66 Negara Ini Melarang Homoseksual, Termasuk Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 13:57

Perpres soal LGBTQ Sejalan dengan Aspirasi Mayoritas Rakyat

Senin, 06 Juli 2026 | 13:51

Kubu Jokowi Nilai Praperadilan Kedua Roy Suryo Upaya Mengulur Persidangan

Senin, 06 Juli 2026 | 13:49

Bank Mandiri Dorong Penguatan Ekosistem Ekonomi Perempuan di Jawa Tengah

Senin, 06 Juli 2026 | 13:40

Kudeta Halus terhadap Calon Presiden

Senin, 06 Juli 2026 | 13:36

Tersangka Pemberi Suap Bupati Langkat Masih di Rutan Polda Sumut, KPK Perkuat Bukti

Senin, 06 Juli 2026 | 13:27

Selengkapnya