Berita

Fahira Idris/Net

Politik

Bukan Ibukota Baru Yang Ditunggu Rakyat, Tapi Perbaikan Ekonomi

MINGGU, 25 AGUSTUS 2019 | 07:42 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Keinginan Presiden Joko Widodo akan memindahkan Ibukota dinilai tidak tepat dilakukan saat ini. Sebab, ekonomi Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sulit.

Begitu kata anggota DPD RI, Fahira Idris kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Minggu (25/8).

Menurutnya, bukan ibukota baru yang ditunggu rakyat, melainkan fokus pemerintah dalam memperbaiki perekonomian Indonesia.


"Harusnya saat ini, pemerintah mencurahkan semua perhatian dan sumber dayanya untuk memperbaiki semua kinerja ekonomi, terutama kinerja neraca perdagangan yang begitu mengkhawatirkan," ucapnya.

Senator asal DKI Jakarta itu menambahkan, pemerintah seharusnya lebih berfokus untuk memperbaiki permasalahan yang ada, khususnya di sektor ekonomi, dibanding sibuk memindahkan pusat pemerintahan.

"Pemindahan ibukota, hemat saya bukan prioritas karena belum mendesak. Ditambah ekonomi kita yang saat ini yang sedang sulit. Semua kinerja perdagangan kita letih, lesu, dan lemah," jelasnya.

Sekali lagi, Fahira menekankan bahwa rakyat Indonesia menunggu keseriusan dari Presiden Jokowi untuk memperbaiki perekonomian yang sedang sulit. Bukan pemindahan ibukota.

"Tetapi malah yang kita terdengar keseriusan presiden pindahkan ibu kota," katanya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya