Termasuk Beri Insentif Petugas, Ini Langkah Pemerintah Tangani Karhutla

Sejumlah langkah strategis tengah disiapkan Pemerintah untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Termasuk memberikan insentif bagi personel yang bekerja di lapangan.

Untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah pun mengadakan Rakorsus Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Dalam Rakorsus tersebut dihasilkan beberapa poin penting.

Wiranto menyampaikan, dalam menyikapi kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini, Pemerintah sudah menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama adalah dengan melakukan hujan buatan. Namun untuk merealisasikan hal tersebut dibutuhkan ketersediaan awan.

"Tapi hujan buatan ini tergantung BMKG. Ramalan cuaca itu apakah ada awan? Sebab hujan buatan tanpa awan itu enggak mungkin. Ada pesawat, ada garam, ditabur di langit, enggak ada awan ya percuma. Paling tidak harus diusahakan 70 persen awan itu ada," ungkapnya di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (21/8).

Kedua adalah melalui penegakkan hukum. Wiranto menyayangkan saat ini para penegak hukum kurang tegas dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oknum pembakar hutan liar.

Selain itu Wiranto juga mengaktifkan pasukan kebakaran hutan dan lahan. Baik dari Pemda, TNI, Polri, yang kini sudah siapkan untuk mengantisipasi

Kemudian dari segi pendanaan. Dalam mengantisipasi karhutla Pemerintah telah mengambil kebijakan khusus.

"Masalah pendanaan sudah ada kebijakan, sepakat soal pengeluaran dana dilakukan saat dinilai harus ada tanggap darurat. Harus jelas apa dasarnya, apa kriterianya, apa ukurannya. Sehingga bisa menggunakan biaya tanggap darurat," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif kepada personel penanggulangan Karhutla. Setiap personel mendapat insentif Rp 145 ribu perhari. Saat ini total jumlah personel yang dilibatkan mencapai 23 ribu orang. Termasuk  pasukan BNPB sejumlah 9 ribu personel.

"BNPB saja 9 ribu orang. Di lapangan, sehari segitu biayanya, ini biaya besar ya. Oleh karena itu kita harapkan agar bisa segera ditanggulangi," harapnya.

Diketahui dalam Rakorsus ini hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, dan beberapa pejabat terkait lainnya.