Berita

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo/Net

Nusantara

182 Orang Tewas Dalam Konflik Nduga, Ini Tanggapan Polri

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 23:19 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sebanyak 182 orang dikabarkan tewas dalam konflik sejak Desember 2018 di Nduga, Papua. Jumlah tersebut berdasarkan rilis yang dikeluarkan Tim Kemanusiaan Kabupaten Nduga.

Menanggapi itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa kehadiran aparat Polri dan TNI di Nduga didasari kejahatan kekerasan, perampasan dan pemerkosaan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Dengan kehadiran TNI dan Polri justru memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat Nduga dan beberapa distrik. Mereka (KKB) membangun markasnya di Nduga sudah diambil alih TNI Polri,” kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8).


Kehadiran aparat TNI dan Polri, kata Dedi, hanya semata-mata untuk mengamankan setiap jengkal tanah air Indonesia. Pasalnya, gerakan KKB mengancam kedaulatan negara.

“Negara harus hadir dan memberikan jaminan keamanan,” tekan Dedi.

Dari catatan Tim Kemanusiaan Nduga yang terdiri dari Pemkab Nduga, DPRD Kabupaten Nduga, Majelis Rakyat Papua, Sidone Gereja Kingmi di Tanah Papua, Yayasan Kejadian Keutuhan Manusia Papua, dan pemerhati HAM, sebanyak 182 orang meninggal.

Rinciannya adalah 21 korban perempuan dewasa, 69 laki-laki dewasa, 20 anak laki-laki, dan 21 anak perempuan. Kemudian 14 balita perempuan, 12 balita laki-laki, 8 bayi laki-laki dan 17 bayi perempuan.

Tak cuma itu, berdasarkan laporan, sekitar 45 ribu jiwa terpaksa mengungsi alias kabur dari wilayah tersebut lantaran takut dengan operasi yang dilakukan oleh aparat TNI Polri untuk mengejar KKB tersebut.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya