Berita

Narendra Modi/Net

Dunia

Demi Kejayaan Masa Lalu, Alasan Modi Berani Cabut Keistimewaan Kashmir

KAMIS, 15 AGUSTUS 2019 | 14:51 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pencabutan otonomi khusus Kashmir tidak sembarangan dilakukan oleh Perdana Menteri India Narendra Modi. Ada gagasan besar d balik keputusan tersebut, yaitu untuk mengembalikan kejayaan masa lalu di wilayah itu.

Modi menegaskan hal tersebut saat berpidati di Hari Kemerdekaan India di Benteng Merah, Delhi, Kamis (15/8).

Menurutnya, pasal 370 konstitusi yang memberikan keistimewaan pada Kashmir hanya akan mendorong korupsi para elite di wilayah itu. Dengan dihapuskannya pasal tersebut, dia yakin Kashmir akan memainkan peran penting untuk pembangunan India.


Meski demikian, Modi tidak merujuk pada penutupan dan pemutusan komunikasi yang diberlakukan di Kashmir sejak lebih dari sepekan lalu.

Dalam pidatonya, Modi juga mengkritik warga India yang menentang pencabutan Pasal 370 dan menuduh mereka bermain politik.

Baginya, keputusan mencabut keistimewaan Kashmir merupakan sebuah keberanian yang tidak dimiliki pemerintahan sebelumnya. Sebab mereka takut pada masa depan politik kelompok.

"Aku tidak peduli dengan masa depan politikku. Bagiku, masa depan negara adalah yang utama," tegasnya seperti dilansir oleh BBC.

Namun demikian, Modi tidak merespon kecaman PM Pakistan Imran Khan. Dalam pidato Hari Kemerdekaan di Azad Kashmir, wilayah yang dikuasai Pakistan, Khan menyebut keputusan Modi salah besar dan memicu ketegangan.

Alih-alih merespon Khan, dalam pidato tersebut Modi justru mengumumkan bahwa India akan memiliki Kepala Staf Pertahanan yang akan memiliki wewenang atas ketiga angkatan bersenjata India serta berbagai persoalan lain, termasuk persoalan lingkungan. 

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya