Listrik Padam, Begini Perkiraan Bobot Tanggung Jawab Menteri

Pemadaman listrik terjadi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8) lalu. Durasi listrik padam yang mencapai lebih dari 24 jam di sejumlah daerah menyita perhatian publik.

Publik kini membandingkan dengan peristiwa listrik padam di Taiwan tahun 2017 lalu dan di Korea Selatan di tahun 2011. Usai pemadaman listrik, menteri terkait yang bertanggung jawab atas penyediaan listrik menyatakan mengundurkan diri.

Pertanyaannya, siapa menteri yang bertanggung jawab atas pemadaman di Indonesia?

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan yang memonopoli penyediaan setrum di negeri ini. Ada tiga kementerian yang terkait dengan perusahaan plat merah tersebut, yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kementerian BUMN yang dipimpin Rini Soemarno memiliki hubungan dalam hal bisnis, Kementerian ESDM di bawah Ignatius Jonan dari sisi energi, dan Kementerian Keuangan pimpinan Sri Mulyani memegang kendali atas aset PLN.

Lalu siapa yang paling bertanggung jawab dari ketiga kementerian tersebut?

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu memiliki hitungan sendiri. Menurutnya yang paling bertanggung jawab adalah Rini Soemarno, disusul Jonan, dan Sri Mulyani.

“Perkiraan bobot tanggung jawab menteri terhadap PLN: Menteri BUMN 70 persen, Menteri ESDM 25 peresn, dan Menkeu 5 persen,” ujarnya di akun Twitter pribadi, Senin (5/8).