Dukung Holding BUMN, KAHMIPreneur Minta Kementerian BUMN Dihapus

KAHMIPrenuer mendukung langkah pemerintah membentuk holding khusus bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berharap pengkoordinasian perusahaan-perusahaan pelat merah itu, tidak lagi berada di bawah Kementerian BUMN.

“Dalam arti, posisi Kementerian BUMN ditiadakan. Kemudian, membentuk holding khusus seluruh BUMN yang dikoordinasikan melalui Kementerian Keuangan,” kata Founder KAHMIPrenuer Kamrussamad, di sela acara dialog publik di Hotel Sentral Jakarta, Kamis (1/8).

Dialog publik itu diselenggarakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) dengan mengangkat tema “Masa Depan BUMN Periode Kedua Pemerintahan Jokowi.”

Kamrussamad yakin, pembentukan holding khusus BUMN yang dikoordinasikan melalui Kemenkeu serta penghapusan Kementerian BUMN, dapat lebih mengefisienkan birokrasi, pengelolaan serta kontrol terhadap BUMN-BUMN tersebut.

“Ini jauh lebih efektif dari segi GCG (good corporate governance). Juga mengurangi tekanan politik karena jabatan menteri itu adalah jabatan politik,” ujar dia.

Kamrussamad optimistis, keberadaan BUMN ke depan akan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada pertumbuhan ekonomi bangsa. Menurut dia, BUMN telah menjadi backbone perekonomian bangsa dan keberadaannya tak bisa dipungkiri mampu mendongkrak roda perekonomian nasional.

“Sebagai pelaku usaha dan mewakili KAHMIPreneur, kami nilai bahwa membentuk holding BUMN merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah, terutama pemerintahan Jokowi periode kedua,” kata Kamrussamad.

Lantas bagaimana dengan BUMN yang selama ini merugi? “Saya kira BUMN yang mengalami kerugian dalam 5 tahun terakhir harus direstrukturisasi dengan cara-cara yang tidak mengganggu BUMN lain yang kinerjanya sudah bagus,” tandas  Kamrussamad.