Berita

FPI/Net

Politik

Bukan Mau Membubarkan, Presiden Jokowi Hanya Memperingatkan FPI

SELASA, 30 JULI 2019 | 18:50 WIB | LAPORAN:

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan Presiden Joko Widodo hanya memperingatkan Front Pembela Islam (FPI) untuk taat pada ideologi negara.

"Pak Jokowi memberikan warning saja, menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata Tjahjo di Gedung Ombudsman Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7).

Menurut Tjahjo, Presiden mempersilakan keberadaan ormas, termasuk FPI namun tetap sesuai dan taat pada ideologi negara. Hal itu tidak bisa ditawar.


"Silakan ormas, mau ormas keagamaan, mau sifatnya sosial, apapun juga harus menerima ideologi negara secara konsisten," ujarnya.

Soal izin perpanjangan FPI yang hingga kini belum disetujui, Mendagri Tjahjo menjelaskan, pihaknya masih menunggu hasil evaluasi pihak Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umun Kemendagri terkait pengajuan surat keterangan terdaftar (SKT) baru maupun perpanjangan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi membuka kemungkinan tidak memperpanjang izin SKT untuk FPI jika tidak tunduk pada Pancasila. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat (27/7).

Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI bila ormas pimpinan Habib Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," kata Jokowi kala itu, Minggu (28/7).

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Seriuskah Kemdiktisaintek Menjaga Mutu Pendidikan Tinggi

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:22

Anggota Dewan Etik Golkar Diduga Terlibat Dugaan Penipuan Miliaran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:11

Membangun Kemandirian Energi Desa Melalui Penguatan Kapasitas Local Hero

Selasa, 11 Agustus 2026 | 00:05

Pertamina Perkuat Kemitraan Strategis Lewat SRM Summit 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:31

Kerja Sama KSPSI-UT Perluas Kesempatan Pekerja Raih Pendidikan Tinggi

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:17

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PTPN IV PalmCo Fasilitasi APRC 2026, Perputaran Ekonomi Masyarakat Meningkat

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:58

Isu Wamenhan Baru Jangan Terjebak Kepentingan Bisnis dan Korporasi

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:55

Paroki Kraksaan Menanti Kejelasan

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:32

Pramono-Erick Thohir Godok Persiapan FIFA ASEAN Cup di Jakarta

Senin, 10 Agustus 2026 | 22:24

Selengkapnya