Berita

Presiden Joko Widodo ingin wacana pemindahan ibu kota menjadi hal yang konkret/Net

Politik

Fahira Idris: Pemindahan Ibu Kota Bukan Prioritas Di Tengah Kondisi Ekonomi Yang Sedang Sulit

SELASA, 30 JULI 2019 | 14:44 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wacana pemindahan Ibu Kota Negara memasuki babak baru. Senin (29/7) Presiden Joko Widodo, melalui Bappenas, menyatakan ibu kota akan pindah ke Kalimantan. Jokowi ingin pemindahan ibu kota ini tak lagi sekadar wacana, tapi sebuah hal yang konkret.

Dalam pandangan Fahira Idris, hal ini bukan sebuah putusan yang bijak. Mengingat saat ini ekonomi Indonesia tidak berada dalam kondisi yang cukup baik.

Harusnya, pemerintah lebih mencurahkan semua perhatian dan sumber dayanya untuk memperbaiki kinerja ekonomi. Terutama kinerja neraca perdagangan yang begitu mengkhawatirkan.

“Pemindahan ibu kota, hemat saya, bukanlah prioritas karena belum mendesak. Ditambah ekonomi kita yang saat ini yang sedang sulit. Semua kinerja perdagangan kita tengah letih, lesu, dan lemah," ujar anggota DPD RI, Fahira Idris, Selasa (30/7).

"Sebenarnya rakyat menunggu keseriusan dan gebrakan besar presiden di bidang ekonomi. Tetapi malah yang kita terdengar keseriusan presiden untuk pindahkan ibu kota,” tambahnya.

Menurut Fahira, pemindahan ibu kota pasti berpengaruh terhadap fokus pemerintah dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi yang terus meleset. Ditambah, proses pemindahan ibu kota pasti akan menggunakan sebagian dana dari APBN.

“Pemerintah kan harus ‘memutar otak’ bagaimana mendapatkan dana sekitar Rp 400-an triliun untuk memindahkan ibu kota, karena mengharapkan APBN tidak akan mungkin. Mendapatkan dana ini butuh sumber daya yang luar biasa. Sementara, masih banyak persoalan lain yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah saat ini yang juga membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit,” tukas Fahira.

Sebagai anggota DPD, Fahira menilai Jakarta masih mampu menjalankan fungsinya sebagai pusat pemerintahan. Bisa dilihat dalam dua tahun terakhir ini wajah Jakarta sudah lebih baik.

Terutama dalam kinerja ekonomi, integrasi transportasi publik, penataan berbagai fasilitas umum, kependudukan, dan penangangan banjir. Oleh karena itu, tegas Fahira, dia tidak melihat sisi urgensi bahwa ibu kota harus dipindahkan dari Jakarta pada saat ini.

“Lebih baik pemerintah fokus menyelesaikan berbagai persoalan bangsa ini. Terutama terkait kesehatan, pendidikan, ketimpangan ekonomi yang semakin nyata, dan banyak persoalan pelik lainnya. Pemindahan ibu kota itu butuh energi besar dan saya khawatir semua sumber daya kita tercurah ke sana,” pungkasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya