Berita

Refly Harun/Net

Politik

Pengawasan Parlemen Lumpuh Jika Mayoritas Partai Gabung Pemerintah

MINGGU, 28 JULI 2019 | 19:35 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai-partai koalisi pendukung Joko Widodo-Maruf Amin sudah dominan di parlemen. Namun wacana partai lain bergabung masih mencuat di publik.

Hal ini seiring pertemuan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo beberapa waktu lalu. Pertemuan ini kemudian disusul dengan lawatan mantan Danjen Kopassus itu ke kediaman Ketau Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Beragam spekulasi muncul. Salah satunya menyebut rangkaian kegiatan Prabowo tersebut merupakan penjajakan agar Gerindra masuk koalisi.


Menanggapi wacana yang tengah ramai di publik itu, pakar hukum tata negara Refly Haru mengingatkan bahwa Pengawasan DPR dalam sistem presidensial kita tidak efektif. Sebab para anggota DPR tidak bisa bertindak independen.

“Pengaruh partai dan pimpinan partai terlalu dominan,” terangnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (28/7).

Pengawasan parlemen, menurutnya, akan semakin payah jika partai-partai merapatkan diri ke barisan pemerintah.

“Kalau mayoritas partai bergabung ke pemerintah, pengawasan akan lumpuh,” pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Penyerahan Aset Hasil Kejahatan ke Negara jadi Benchmark Baru Penegakan Hukum

Rabu, 07 Oktober 2026 | 22:12

Polda Kalteng Berjibaku Lakukan Pembasahan di Area Titik Panas

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:59

Mazhab Tebet dan Pokok-pokok Pikiran Ekonomi Heterodoks

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:51

Peringati Hari Tani, PalmCo Dorong Kemandirian KUD Melalui Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:44

Melihat Sahara dari Denyut Pembangunan

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:27

3.474 Napi Pindah ke Nusakambangan, 115 dari Rutan Depok

Rabu, 07 Oktober 2026 | 21:04

Bos Danantara Ungkap Hilirisasi Dongkrak Ekspor Nikel RI 10 Kali Lipat

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:55

KPK Geledah Dinkes Pemkot Madiun, Sita Dokumen hingga Uang Tunai

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:32

Titiek Soeharto Diminta Turun Gunung Pimpin FKPPI

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:25

RUU Migas dan BUK Migas Harus Menyalakan Kembali Mesin Eksplorasi Indonesia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 20:01

Selengkapnya