Waketum Gerindra: Kami Tidak Boleh Mendistorsi Hak Prerogatif Presiden

Partai Gerindra menegaskan tidak pernah meminta jabatan baik di eksekutif maupun legislatif pada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Gerindra tidak pernah minta-minta dan tidak betul minta di tempat (kementerian) yang basah," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono kepada wartawan usai diskusi polemik bertajuk "Utak Atik Manuver Elit" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7).

Dijelaskan, dalam pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT beberapa waktu lalu, Prabowo memang menyatakan bahwa Gerindra siap membantu pemerintahan jika diperlukan. Namun, hak prerogatif seorang Presiden tidak bisa diganggu gugat.

"Kami tidak boleh mendistorsi hak prerogatif Presiden, atau merasa langkah pertemuan Prabowo, Jokowi dan Mega akan ada pengurangan kursi partai A atau B," ujar Ferry.

Dia menegaskan, pertemuan para tokoh utama politik Indonesia itu merupakan pertemuan yang memiliki kepentingan besar demi persatuan bangsa. Dia menyebut, pertemuan itu tidak bicara soal bagi-bagi kursi, namun lebih pada rekonsiliasi pasca-pemilu yang dianggap menimbulkan distorsi di masyarakat.

"Semua pihak mau rekonsiliasi. Jadi kalau tidak datang rekonsiliasi disalahin, kalau rekonsiliasi dianggap ganggu koalisi. Sudah, soal kabinet kursi hak prerogatif Presiden, jangan masuk soal kursi kabinet," terang Ferry.

Menurut dia, sejak 2008, Gerindra sudah self-financing dan mampu berdiri sendiri. Maka, anggapan bahwa Gerindra mencari posisi untuk menghidupi partai adalah anggapan yang salah.

"Dari pertama berdiri Gerindra oposisi terus. Gerindra sampai hari ini masih di luar pemerintah. PKS pernah di pemerintahan. Jadi, tergantung presiden, kalau merasa memerlukan ambil SDM untuk bantu pemerintahannya bisa jadi dari partai di luar koalisinya," demikian Ferry.